Berikut Dua Point yang Disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli saat Gelar Aksi ke DPRD Kalbar
Isu yang kami angka yaitu tentang kenaikan harga BBM dan kelangkaan yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng.
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID , PONTIANAK - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli menggelar unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Kalbar, Jalan Ayani 1, Senin 11 April 2022.
Ketua Umum KAMMI Kalbar, Ihzal Muhaini mengatakan Aliansi Masyarakat Peduli merupakan gabungan dari beberapa BEM di universitas di Kota Pontianak, organisasi masyarakat Melayu, hingga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mahasiswa.
Pasca diizinkan masuk ke Gedung DPRD Kalbar, beberapa perwakilan dari organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli menemui anggota dewan.
Diantara perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli yang menyampaikan audiensi diantaranya perwakilan dari Rumah Diskusi Pontianak, KAMMI Kalbar, GMKI Pontianak, Bina Pendidikan Kita, BEM Pertanian Untan, Rumah Dialog Nusantara, BEM FKIP Untan, PANI Pontianak, FMN Pontianak dan Emak-emak Militan Kalbar.
Untuk poin yang disuarakan Ihzal Muhaini diantaranya kenaikan harga BBM dan kenaikan harga BBM.
"Isu yang kami angka yaitu tentang kenaikan harga BBM dan kelangkaan yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng. Itu yang menjadi point yang akan kami sampaikan kepada dewan. Kami menduga ada oknum-oknum yang bermain sehingga terjadinya kelangkaan minyak goreng dan terjadi punic buying," ujarnya.
Adanya pelanggaran tersebut disinyalir lantaran adanya kelengahan pemerintah.
"Soal BBM pada awal April terjadi kenaikan yaitu Pertamax. Kenaikan tersebut otomatis berdampak pada kenaikan harga pokok. Ini yang menjadi kritis kita, kenaikan BBM membuat masyarakat sulit menjalankan usahanya," ujarnya.
Perjalanan ke daerah yang terganggu diakuinya membuat tingginya kebutuhan.
"Dua point itu, harapan kita harga minyak goreng stabil kembali oleh pemerintah sebagai elemen eksekusi yang punya berperan menstabilkan harga minyak goreng. Semoga ini disampaikan ke pusat bahwa mahasiswa dan masyarakat menolak kenaikan," harapnya.
