Gubernur Sutarmidji Harap Disparitas Harga Solar Subsidi dan Non Subsidi Tak Jauh Berbeda
Hal itu biasa saja, terutama bagi mereka yang ruang untuk mendapatkan keuntungan dari disparitas harga itu yang akan protes.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sales Area Manager PT Pertamina Kalimantan Barat, Ahmad Rifqi melakukan kunjungan ke Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu 30 Maret 2022.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sutarmidji menyampaikan terkait masalah solar subsidi.
“Saya sudah tanya volume subsidi dan non subsidi itu 93 persen dengan 7 persen. Nah ini sebetulnya semakin hari kalau saya lihat semakin dibuat imbang. Mungkin solar subsidi 80 persen dulu, 20 persen yang non subsidi. terus yang subsidi ini betul-betul untuk yang membutuhkan saja,”ujarnya.
Masalah kedua dikatakannya yakni soal harga. Dimana disparitas harga itu di atas Rp 8 ribu antara subsidi dan non subsidi. Sehingga membuka ruang bagi mereka yang nakal.
• Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Solar Kini Diserahkan Ke Desa
“Yang nakal bisa kendaraan yang antre untuk dijual kembali atau SPBU juga ada yang nakal. Itu pasti mereka bisa menjual kepada industri dengan harga non subsidi. Sehingga pertama negara rugi, orang yang membutuhkan solar subsidi juga rugi,”ujarnya.
Ia mencontohkan kerjasama Pertamina dengan BRI di Bangka Belitung yang akan sukses dengan mengeluarkan kartu kendali bagi mereka yang membutuhkan solar subsidi, dengan cukup menggunakan kartu tersebut.
“Jadi nanti bisa tahu berapa dia bisa mengisi di situ satu hari dan di SPBU mana. Sehingga bisa diukur. SPBU itu misalnya sekian ton, dia sudah salurkan belum sekian ton itu tersebut,dan itu bisa dikendalikan,”ujarnya.
Dikatakannya dengan kartu tersebut akan diketahui mana masyarakat yang kendarannnya sangat membutuhkan. Jadi akan ada kartu kendali untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU.
“Nah memang nanti akan ada pro kontra. Hal itu biasa saja, terutama bagi mereka yang ruang untuk mendapatkan keuntungan dari disparitas harga itu yang akan protes. kalau yang menbutuhkan saya kira biasa saja itu,”tehasnya.
Dikatakannya kalau benar - benar membutuhkan tidak perlu protes, karena memang itulah yang harus dibantu.
Ia menyarankan untuk Pertamina kedepan jangan lagi membuat disparitas harga subsidi dan non subsidi terlalu jauh. Sehingga negara harusnya mensubsidi dengan nilai nominal.
“Misal subsidi Rp 3 ribu per liter. Nanti terserah harga pasaran berapa yang penting subsidi negara Rp 3 ribu. Itu saja, tapi jangan drastis pelan-pelan. Sehingga kalau sudah seperti itu, beda subsidi dengan non subsidi Rp 3000 saja,“ujarnya.
Dikatakannya sementara ini beberapa formula tersebut untuk mengatur perlu dicoba. Intinya orang lebih mudah mendapat solar subsidi dan memang diperuntukan bagi yang membutuhkan. (*)
(Simak berita terbaru dari Pontianak)
