Penanganan Covid
Tes PCR dan Antigen Masih Jadi Syarat Penerbangan, Aturan Baru yang Disampaikan Luhut Tunggu SE
Menurutnya, aturan tak perlu tes antigen dan PCR masih belum disahkan pemerintah karena baru menjadi keputusan terbatas yang dilaksanakan pada hari in
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tes antigen dan PCR masih jadi syarat penerbangan dan perjalanan domestik.
Aturan baru yang disampaikan Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan belum berlaku.
Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati.
Menurutnya, aturan tak perlu tes antigen dan PCR masih belum disahkan pemerintah karena baru menjadi keputusan terbatas yang dilaksanakan pada hari ini, 7 Maret 2022.
Penghapusan tes antigen dan PCR menurutnya masih perlu dilakukan beberapa proses pengesahan sebelum diberlakukan.
• Pemerintah Hapus Tes PCR dan Swab Sebagai Syarat Penerbangan Domestik
"Seperti yang telah disebutkan, hal tersebut akan terlebih dulu dalam Surat Edaran (SE) Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 7 Maret 2022.
Dengan demikian, aturan perjalanan transportasi saat ini masih merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid 19 Nomor 22 Tahun 2021.
Pada surat edaran tersebut, tes antigen dan PCR masih diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin melakukan perjalanan transportasi kereta api, laut, dan pesawat.
"Hingga saat ini, terkait syarat perjalanan dalam negeri dan internasional, Kemenhub selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid 19," katanya.
"Adapun aturan yang berlaku sampai saat ini masih merujuk pada SE Satgas no 22 tahun 2021," jelasnya.
• Syarat Baru Naik Pesawat Bulan Maret 2022 Sesuai Aturan Masing-masing Maskapai Penerbangan
Seperti diberitakan sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka transmisi menuju aktivitas normal.
Satu diantaranya terkait perjalanan domestik, dimana tak perlu lagi tes PCR dan dan antigen jika sudah vaksin dosis kedua.
Aturan itu berlaku untuk moda transportasi udara, laut dan darat.
"Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, kita akan memberlakukan kebijakan sebagai berikut, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif," kata Luhut.
Luhut menyatakan, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait dalam waktu dekat ini.
Masih menuju aktivitas normal, seluruh kegiatan kompetisi olahraga dibolehkan menerima penonton.
Asal dengan syarat, para penonton sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan kapasitas level 4 sebanyak 25 persen, level 3 50 persen, level 2 75 persen, dan level 1 sebanyak 100 persen.
Mulai hari ini, bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan tujuan Bali, telah dibebaskan dari karantina.
Hal tersebut telah disepakati dalam rapat terbatas (ratas).
"Selain kebijakan yang kami lakukan dalam menggelar ratas hari ini, kami melaporkan kesiapan Bali dalam menggelar kebijakan tanpa karantina," katanya.
"Dalam ratas hari ini, Presiden juga telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret 2022, di Provinsi Bali," ujar Luhut.
Namun dengan persyaratan, PPLN yang datang harus menunjukkan tanda bukti pemesanan (booking) hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI.
Kemudian, PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap atau sudah menerima booster.
"PPLN melakukan entry PCR tes dan menunggu di kamar hotel hingga hasil negatif keluar. Setelah itu, bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. PPLN melakukan PCR tes di hari ketiga di hotel masing-masing," katanya.
"PPLN telah atau tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin Covid-19 sesuai ketentuan," katanya.
"Event internasional yang dilakukan di Bali semasa uji coba menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standa G20," jelas dia.
Luhut mengatakan, pemerintah juga menerapkan visa on the arrival untuk 23 negara, yaitu ASEAN, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Qatar, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan United Emirat Arab.
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
