Ketua DPC PDIP Solo Bela Ganjar Pranowo Soal Curhat Puan Maharani Tak Disambut Kepala Daerah
Dia mengatakan jika pernyataan Puan tersebut ditujukan untuk daerah pemilihan, maka gubernur yang dimaksud yakni Ganjar Pranowo.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo merespon Ketua DPR RI Puan Maharani yang curhat dan kesal dicueki gubernur saat kunjungan ke daerah.
Namun Puan yang juga elite DPP PDI Perjuangan itu tidak menyebut siapa sosok gubernur dimaksud.
Rudy, sapaan akrabnya, menduga sosok gubernur yang dimaksud Puan Maharani.
Dia mengatakan jika pernyataan Puan tersebut ditujukan untuk daerah pemilihan, maka gubernur yang dimaksud yakni Ganjar Pranowo.
Rudy pun memberikan pembelaaan.
"Kalau daerahnya (pemilihan) Mbak Puan Dapil V, ya Gubernur Pak Ganjar. Apa Khofifah ya tidak mungkinlah," kata Rudy dihubungi wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis 10 Februari 2022 malam.
• Duet Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Dinilai Ideal Untuk PDI Perjuangan Dalam Pilpres 2024
Rudy menyebut Ganjar memang tidak menyambut kunjungan Puan ke Solo belum lama ini.
Hal itu karena kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, sehingga ada protokolernya sendiri.
"Kalau sambut menyambut protokoler ada. Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini, dan suruh nyambut mesti Mas Ganjar nyambut," terangnya.
"Kok Pak Gubernur tah, saya pun tidak pernah jemput karena tidak pernah dikabari. Kalau diminta untuk jemput, ya jemput. Kapasitasnya sebagai apa. Ketua DPP, kalau Ketua DPR RI ada protokolernya sendiri," sambung dia.
Mengenai ketidakhadiran Ganjar pada acara peresmian Pasar Legi Solo yang dilakukan Puan, jelas Rudy karena Ganjar ada acara presentasi mitigasi bencana ke Jakarta.
"Kalau kemarin Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," kata dia.
Rudy meminta tidak dibesar-besarkan permasalahan tersebut karena eksekutif dan legislatif berbeda.
"Menurut saya kayak begitu nggak perlu dibesar-besarkan. Karena antara eksekutif dan legislatif beda-beda to. Lha kalau presiden hukumnya wajib jemput. Tapi kalau ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari, kalau tidak dikabari yang dijemput siapa," ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani mengungkapkan ada gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.
