Tekan Angka Stunting di Kalbar, Sekda Harisson sebut Harus Ada Langkah Sinergis dan Kolaboratif
Permasalahan stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak dapat diselesaikan sepotong - sepotong, untuk itu perlu dilakukan sinergi antar program unt
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Masalah stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus dengan salah satu kunci pengentasannya melalui penyediaan dan konsumsi gizi yang lebih baik bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson saat menghadiri Rapat Pembahasan Pemanfaatan Food Security and vulnerability atlas (FSVA) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 09 Februari 2022.
Rapat Pembahasan dan Pemanfaatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tersebut juga dihadiri OPD terkait, hadir pula Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat beserta koordinator Bidang KSPK, Aulia Arif.
Rapat tersebut dilakukan guna memperkuat Ketahanan Pangan untuk Percepatan Penurunan Stunting Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
Permasalahan stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak dapat diselesaikan sepotong - sepotong, untuk itu perlu dilakukan sinergi antar program untuk pencapaian penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat.
Dikatakannya untuk dapat mengentaskan stunting, salah satu upaya yang diperlukan adalah dengan mewujudkan dan memperkuat ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
“Kita tidak akan bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024, untuk itu kita harus melakukan langkah- langkah yang sinergis, kolaboratif untuk menurunkan angka Stunting Kalbar yang saat ini diposisi 29,08 persen,”ujarnya.
Dikatakannya memang BKKBN sudah diberikan tugas untuk menurunkan Stunting, tapi BKKBN tidak bisa bekerja sendiri.
• Rangkul UMKM, Pemprov Kalbar Akan Bangun Gedung Dekranasda Provinsi yang Refresentatif
“Jadi keterlibatan stakeholder dan semua pihak berkolaborasi dalam penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Barat ini sangat diperlukan", Kata Harisson.
Kepala perangkat daerah juga harus paham dan fokus agar dalam menentukan prioritas penyusunan program diprioritaskan di program Peningkatan IPM dan Penurunan Stunting.
“Yang menjadi masalah kita adalah IPM dan Stunting. Kalau kita kerjakan dengan baik program Stunting dan IPM, maka nanti dua program ini akan sejalan dengan baik pula dan itu membuat dampak pada daerah tersebut,”jelasnya.
Begitu juga dengan Strategi Nasional bertujuan untuk menurunkan prevalensi Stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asu, meningkatkan akses pelayanan mutu kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Sebenarnya dari strategi nasional ini banyak sekali yang terlibat disitu terutama dari air bersih dan sanitasi.
“Kalau lingkungan nya jelek, anak itu mudah terinfeksi serta sakit dan mempengaruhi gizinya", ujar Harisson.
Pola asuh juga harus bekerja sama dengan organisasi organisasi kewanitaan dan sebelumnya yang harus banyak dilibatkan itu dari PKK.