Daftar Bupati dan Wali Kota Ditangkap KPK Tahun 2022 ! Hingga 19 Januari 2022, Ada 3 Kepala Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah tiga kali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga 19 Januari 2022.

OTT kepala daerah itu di antaranya dilakukan pada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud, serta Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menunjang tigas itu, KPK melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan UU KPK. 

Sementara itu, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dikenal dengan kejahatan kerah putih.

Dalam pemberantasan kejahatan luar biasa maka diperlukan tindakan yang bersifat luar biasa (extraordinary measures).

Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK.

(Update berita nasional, internasional dan regional menarik lainnya disini)

Berikut informasi terkait OTT yang dilakukan KPK pada awal 2022 yang telah dirangkum Kompas.com:

1. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Diberitakan Kompas.com, 6 Januari 2022, KPK mengamankan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam OTT di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Januari 2022 siang.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menginformasikan adanya penyerahan uang kepada penyelenggara negara.

Tim KPK mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M Bunyamin kepada Rahmat Effendi.

Tim pengintaian, kata Firli, mengetahui jika M Bunyamin telah masuk ke rumah dinas Wali kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan diduga telah diserahkan kepada Rahmat Effendi.

• Daftar Bahan Alami untuk Obat Batuk dan Pilek yang Wajib Tersedia di Rumah

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Rahmat diamankan tim KPK bersama 13 orang lainnya dalam OTT tersebut.

Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus ini.

Selain Rahmat dan Bunyamin, KPK menetapkan Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Empat orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Ali Amril Direktur PT MAM Energindo, Lai Bui Min alias Anen (swasta), Suryadi dari PT Kota Bintang Rayatri, dan Makhfud Saifudin Camat Rawalumbu.

• Daftar Daerah PPKM Jawa-Bali Terbaru 2022 Sesuai Inmendagri ! Diperpanjang, PPKM 18-24 Januari 2022

2. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/1/2022).(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Diberitakan Kompas.com, 13 Januari 2022, KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud dalam OTT pada Rabu 12 Januari 2022 sore.

Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 11 orang. OTT itu dilakukan di Jakarta dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"KPK melakukan tangkap tangan salah satu Bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat," ujar Ketua KPK Firli Bahuri.

KPK telah menetapkan Abdul Gafur Mas'ud sebagai tersangka suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Selain Bupati, KPK juga menetapkan Plt Sekda PPU Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro sebagai tersangka.

Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU, Jusman serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta sebagai pemberi suap, yaitu Achmad Zuhdi alias Yudi.

• Daftar Band yang Tampil di When We Were Young Festival ! Cek Jadwal When We Were Young Festival 2022

3. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022). KPK resmi menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin bersama lima orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 786 juta terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.(ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA)

Diberitakan Kompas.com, Rabu (19/1/2022), KPK menangkap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin dalam OTT pada Selasa (18/1/2022) malam.

Dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp 786 juta.

Diduga uang tersebut merupakan sebagian kecil yang diterima Terbit melalui orang kepercayaannya terkait pekerjaan proyek di Langkat.

KPK telah menetapkan Terbit sebagai tersangka terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Terbit ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

"Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi tersangka. Penahanan terhitung mulai 19 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 20 Januari 2022.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sederet Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK pada Awal 2022, Terbaru Bupati Langkat"

(*)