Gubernur Kalbar Harap Sinergitas dengan BPKP Semakin Baik untuk Tata Kelola Pemerintahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPKP Provinsi Kalbar yang kini dijabat oleh Ayi Riyanto menggantikan posisi Dikdik Sadikin.

Hal itu disampaikannya usai acara Pengukuhan dan Sertijab Kepala BPKP Kalbar di Balai Petitih Provinsi Kalbar, Senin 17 Januari 2022.

“Saya harap sinergitas Pemda dan BPKP, dalam hal peningkatan tata kelola Pemda semakin hari semakin baik ,”harapnya.

Ia mengataksn BPKP bisa memberikan dan meluruskan setiap kebijakan Tata kelola Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemda, sesuai dengan aturan yang sudah ada.

• BPBD Kota Pontianak Sebut 33 Rumah Warga Rusak Diterjang Puting Beliung

Kemudian terhadap capaian-capaian dalam program dan impelemntasi program di daerah supaya sesuai aturan dan visi-misi daerah.

“Saya harap begitu karena selama ini mulai dari Pak Deputi yang bertugas kesini (BPKP Kalbar) dan diganti Pak Dikdik, dan sekarang Pak Ayib mudah-mudahan semua berjalan dengan baik,”ujarnya.

Ia mengatakan Pemda juga jangan sungkan untuk melakukan konsultasi dengan BPKP, bahkan itu harus dilakukan. 

Sutarmidji mengatakan dirinya saja selalu melakukan konsultasi dengan BPKP setiap ada kebijakan yang dianggapnya dari segi aturan remang-remang atau multi tafsir

“Saya selalu berkonsul dengan BPKP jika ada aturan yang remang-remang atau multi tafsir,”ungkapnya.

Hal tersebut supaya kebijakan yang dilakukan tidak menyimpang. Dikatakanny untuk  BPKP di dua daerah di Kalbar yang belum WTP  bisa terus berkonsultasi dengan BPKP, supaya capaian dari sisi pertanggungjawaban keuangan bisa lebih baik.

Gubernur Sutatmidji juga meminta BPKP Provinsi Kalbar untuk kegiatan pembangunanskala besar di Kalbar seperti Pembangunan RSUD Soedarsk dapat   diaudit dulu oleh BPKP supaya kedepan tidak ada masalah.

“Lebih baik diaudit sekarang. Jadi kita tahu apa yang kurang dan lainnya mumpung masih dalam pemeliharaan,”ujarnya

Ia juga ingin BPKP sekaligus mengawal pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar yang merupakan pembangunan menggunakan dana APBN.

“Ini yang harus dikawal untuk kebaikan Kalbar karena barang itu ada di kita. Jadi kualitasnya penting. Bagi saya bukan masalah siapa saja yang bekerja terserah, sumber dana dari mana terserah tapi yang penting barang itu ada di Kalbar,”tegasnya.

Gubernur dikatakannya sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah dengan perangkat tersendiri sesuai PP 33 tahun 2018. Jangan sampai karena APBN bukan urusan Gubernur, tidak bisa seperti itu suka tak suka apakah ada nilai politis atau tidak, tetap tanggung jawab Gubernur.

“Justru kalau gubernur cuek saja salah, karena dia punya perangkat sebagai Wakil Pempus di daerah tersendiri tidak melekat pada OPD yang ada dan khusus,” jelasnya.

Maka itu, ia ingin selalu ingin didampingi BPKP sebagai pengawas internal untuk selalu berkonsultasi. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]