Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Anak Presiden Jokowi yang Dilaporkan ke KPK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin 10 Januari 2022.

Pelaporan keduanya terkait dengan dugaan korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang.

Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Saat mendaftar di Pilkada Solo, Gibran melaporkan harta kekayaannya ke KPK dengan jumlah  Rp 21,15 miliar atau tepatnya Rp 21.152.810.130.

• Tanggapan Gibran Setelah Dilaporkan ke KPK Oleh Ubedilah Badrun

Kekayaan terbesar Gibran berasal dari aset properti.

Kelahiran 1 Oktober 1987 ini punya 5 bidang tanah dan bangunan yang diklaim hasil sendiri alias bukan warisan atau hibah.

Tanah dan bangunan milik Gibran terletak di Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta.

Adapun aset kendaraan, Gibran punya 8 kendaraan terdiri dari 5 mobil dan 3 sepeda motor.

Gibran juga melaporkan punya kendaraan roda empat berupa Mitsubishi Pajero Sport tahun 2016 senilai Rp 350 juta.

• Tanggapan Gibran Setelah Dilaporkan ke KPK Oleh Ubedilah Badrun

Juga Isuzu Panther tahun 2012 senilai 70 juta, Daihatsu Grandmax tahun 2015 senilai Rp 60 juta serta Toyota Avanza masing-masing tahun 2012 dan 2016 senilai Rp 60 juta dan Rp 90 juta.

Untuk roda dua, Gibran mengoleksi motor Royal Enfield tahun 2017 dengan taksiran nilai Rp 40 juta, lalu Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp 5 juta dan Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp 7 juta.

Dalam LHKPN, Gibran juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lain senilai Rp 260 juta.

Berikutnya aset lain berupa kas dan setara kas senilai Rp 2,15 miliar.

Politikus yang baru masuk menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga memiliki aset yang dicatat sebagai harta lainnya sebesar Rp 5,52 miliar serta utang sebesar Rp 895,58 juta.

• Apa itu Moon Phase ? Ada Berapa Fase Bulan ?

Laporan Gibran dan Kaesang ke KPK disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Senin 10 Januari 2022.

Ubedilah menjelaskan, laporannya ke KPK didasari atas relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Laporan itu, ujar dia, berawal dari 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan sebesar Rp 78 miliar.

"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU)," katanya.

"Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata pria yang karib disapa Ubed itu.

• Daftar Buah yang Dianjurkan untuk Penderita Diabetes ! Ada 9 Buah untuk Menjaga Kadar Gula Darah

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," ujar Ubedilah.

Menurutnya, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.

“Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak Presiden," kata dia.

• Tanggapan Gibran Setelah Dilaporkan ke KPK Oleh Ubedilah Badrun

Dalam laporan ke KPK itu, Ubedilah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal ventura.

"Ada dokumen perusahaan, karena boleh diakses oleh publik dengan syarat-syarat tertentu," katanya.

"Dan juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari Ventura itu," lanjutnya.

"Dan kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu, memang ada tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan," jelasnya.

"Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang, dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," paparnya.

Sumber: KompasTV, Tribunnews