Pemkab Kapuas Hulu Akan Bongkar Kantor Bupati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, akan segera membongkar Kantor Bupati Kapuas Hulu dan membangun baru menjadi Gedung Pelayanan Satu Atap Pemda Kapuas Hulu tahun 2022.

Hasil final atau keputusan APBD tahun 2022, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu bersamaan DPRD Kapuas Hulu sudah sepakat membangun Gedung Pelayanan Satu Atap Pemda Kapuas Hulu, dengan anggaran sebesar Rp 100 miliar.

Dimana dalam pembangunan tersebut secara bertahap, yaitu APBD 2022 sebesar Rp 50 miliar dan APBD 2023 sebesar Rp 50 miliar, dan dibangun secara multi years oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyatakan, pembangunan gedung pelayanan satu atap tersebut sudah melalui kajian teknis, karena gedung Sekretariat Daerah yang ada saat ini sudah sangat rawan ambruk.

"Kalau ke Setda (Kantor Bupati Kapuas Hulu) bisa lihat lantai sudah retak-retak, sebagian ruangan sudah kami kosongkan karana takut membahayakan pegawai yang bekerja," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Selasa 4 Januari 2022.

Dijelaskan Bupati, pembangunan juga sudah mempertimbangkan terkait banjir, karena lantai dasar sedikit di tinggikan.

• Takut Berkantor di Bangunan Saat ini, Fransiskus Diaan Segera Bongkar Kantor Bupati Kapuas Hulu

"Kita harapkan dengan adanya gedung ini kedepan kita bisa memberi pelayanan yang baik dan nyaman untuk masyarakat," ucapnya.

Fransiskus Diaan menjelaskan, agar pembangunan gedung tepat waktu, OPD teknis harus melakukan setiap tahapan yang diperlukan secara baik.

"Kita tidak mau pembangunan jangan sampai membuat pekerjaan pemerintahan terhambat," ujarnya.

Nantinya kaya Bupati, dalam pembongkaran saat pembangunan nantinya akan dilakukan bertahap.

"Pembongkaran nantinya bertahap, jadi OPD disekitar tidak semua langsung dirobohkan. Ini agar pekerjaan OPD dilingkungan Setda tidak terhambat," ungkapnya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kapuas Hulu, Nusantara Gawat menyatakan, untuk pembangunan Kantor Pelayanan Satu Atap di Kantor Bupati Kapuas Hulu, akan diisi 8 (delapan) dinas dan termasuk ruangan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

"Sedangkan yang memungkinkan menempati Kantor Pelayanan Satu Atap tersebut, seperti Sekretariat Daerah, Bappeda, Keuangan Daerah, Satpol PP, BKPSDM, dan staf ahli," ujarnya kepada wartawan, Selasa 28 Desember 2021.

Diharapkan dibangunnya gedung pelayanan satu atap ini bisa menjadi ikon Kapuas Hulu, apalagi Kapuas Hulu ini berada di perbatasan.

"Mudah-mudahan proses pembangunannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan bersama," ucapnya.

Sedangkan untuk pembangunan gedung ini lebih mengutamakan kearifan lokal, dimana kata Gawat, dalam bangunan tersebut berbagai macam kultur budaya terutama di Kapuas Hulu yakni Melayu, Dayak dan Cina.

"Jadi memang merangkul semua etnis yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan makna bahwa kultur budaya di Kapuas Hulu selalu lestari dan dibudayakan oleh masyarakat," ujarnya.

Sedangkan dalam pembangunannya, Pemerintah Daerah Kapuas Hulu juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan juga APIP, Kejaksaan, Kepolisian, Tim Ahli LKPP, dan dari akademisi itu sendiri.

Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menyatakan, kalau pihaknya sudah mendukung dibangun baru pembangunan kantor bupati Kapuas Hulu menjadi gedung pelayanan satu atap.

"Sesuai kesepakatan bersama dalam pembahasan APBD tahun 2022, dimana dianggarkan sebesar Rp 50 miliar dan APBD tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 50 miliar, jadi Rp 100 miliar, dua tahun pembangunan," ujarnya kepada Tribun.

Dijelaskan Kuswandi, pembangunan gedung pelayanan satu atap Pemerintah Daerah Kapuas Hulu sangat layak, karena kondisi bangunan saat ini sudah memprihatinkan, dan bangunannya juga sudah tua.

"Kita harapkan pembangunan gedung pelayanan satu atap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," ucapnya.

Diharapkan juga bahwa, setelah adanya gedung pelayanan satu atap yang baru, pelayanan ke masyarakat semakin lebih baik lagi atau ditingkatkan kedepannya.

"Terpenting lagi adalah, kualitas pembangunan harus bagus, sesuai dengan harapan bersama," ungkapnya.

Seorang tokoh masyarakat Kapuas Hulu, H Samsudin menyatakan, pembangunan gedung baru Bupati Kapuas Hulu sudah sangat layak, karena memang bangunannya sudah tua.

"Jadi wajar kalau dibangun baru menjadi Gedung Pelayanan Satu Atap," ujarnya.

Terkait besar kecil anggaran untuk membangun kantor bupati yang baru, Samsudin menjelaskan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu sudah lebih paham, berapa biaya pembangunannya.

"Kami sebagai masyarakat mendukung semua program pemerintah daerah Kapuas Hulu, karena demi kebaikan bersama, dalam memberikan kualitas pelayanan ke masyarakat itu sendiri," ucapnya.

Samsudin juga berharap, bagi pihak yang akan mengerjakan pembangunan gedung pelayanan satu atap, agar utamakan kualitas bangunan.

"Terpenting lagi adalah, bangunan gedung pelayanan satu atap bisa menjadi ikon Pemerintah Daerah Kapuas Hulu," ungkapnya.

Seorang warga Putussibau Kapuas Hulu, Fiqri menyatakan, sangat layak kantor Bupati Kapuas Hulu dibangun karena memang kondisi bangunan kantor Bupati Kapuas Hulu sudah usia tua.

"Takut lama tak dibangun, akhirnya roboh, karena saya pernah masuk ke kantor Bupati Kapuas Hulu, dindingnya sudah retak dan lantai sudah terbongkar, dan pokoknya bahaya," ujarnya kepada Tribun.

Menanggapi anggaran pembangunan gedung pelayanan satu atap tersebut, Fiqri menjelaskan sesuai dibangun baru, karena membangun baru gedung pemerintahan kelas Kantor Bupati Kapuas Hulu, harus se megah-megah nya.

"Kalau megah nyaman dilihat dan menjadi ikon masyakarat Kapuas hulu. Terpenting lagi yaitu terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya gedung pelayanan satu atap tersebut," ungkapnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kapuas Hulu)