Breaking News:

Sutarmidji Tegas Akan Tindak dan Beri Sanksi ASN yang Ketahuan Pungli dan Melakukan Mark Up

“Dia bilang pindahkan saya ke Bapenda, supaya saya bisa mengangsur. Itu kan otaknya sudah saraf. Kalau sudah model begitu, dipindahkan ke Bapenda bisa

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Pemotongsn tumpeng perayaan HUT ke-59 tahun Gubernur Sutarmidji didampingi istri di Kantor Gubernur. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Sutarmidji menegaskan siapapun ASN di Lingkungan Pemprov Kalbar yang ketahuan melakukan pungli maupun markup tetap akan diberikan sanksi.

Bahkan dikatakannya ada ASN yang sudah dikenakan tuntutan ganti rugi (TP TGR) malah minta dipindahkan ke Bapenda.

“Bahkan ada beberapa ASN kita yang kalau tidak bisa kembalikan (uang) karena sudah Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) apa boleh buat, keluarganya juga sudah kita beritahu. karena dia juga tidak peduli. Masak mau enak-enak saja dia,”ujarnya, Selasa 30 November 2021.

Dikatakannya tidak menuntup kemungkinan jika dipindahkan ke Bapenda oknum tersebut akan semakin jadi.

“Dia bilang pindahkan saya ke Bapenda, supaya saya bisa mengangsur. Itu kan otaknya sudah saraf. Kalau sudah model begitu, dipindahkan ke Bapenda bisa makin jadi tuh,”tegasnya.

Ia mengatakan setelah audit BPK bahkan yang bersangkutan tidak ada niat untuk mengembalikan yang menjadi kerugian. Padahal hal tersebut hasil audit dari BPK.

Sutarmidji menegaskan karena memang sudah waktunya, harus ada pembelajaran, penegakan hukum juga perlu dilakukan.

Gubernur Sutarmidji Perketat Jalur Masuk Kalbar, Siagakan Mobile PCR di Aruk

“Kita bukan tega, ini penegakan aturan dan penegakan hukum. Kemarin Inspektorat juga lapor ke saya, kalau memang itu sudah prosedurnya, maka jalankan saja,”tegasnya.

Dikatakanya adapun besaran mark up atau punglinya itu di atas Rp 1 miliar. Makanya, ia meiminta agar semua kontraktor untuk bekerja dengan baik, dan ia menegaskan selalu minta kualitas atau hasil kerja yang baik.

“Makanya saya kalau sudah si A, si B, si C mengerjakan dan orang tak kompeten. Apalagi misalnya tender dibuang sampai 20 persen, inilah akibatnya. Brgitu diklarifikasi, dia tak datang, akhirnya gagal dan harus tender lagi,”ungkapnya.

Ia menegaskan terkait hal seperti itu jangan blacklist perusahaannya, akan tetapi blacklist orangnya.

“Kalau perusahaannya kita blacklist nanti mereka buat perusahaan baru, tapi kalau sudah orangnya diblacklist kan susah tuh,”ujarnya.

Bahkan dikatakannya DAK Pemprov Kalbar di Disdikbud ada Rp 36 miliar yang tak bisa diapa-apakan. Selain itu di LHK juga demikian terkait Dana Bagi Hasil yang tidak bisa digunakan.

“Kita berkutat pada sistem ini itu, jadi kerja tak pernah bisa cepat. Logikanya, kalau kerja tak cepat, berarti ada hal-hal lain. kalau sistem dijalankan tentu tak ada yang sulit,”pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved