Percepat Pembebasan Lahan Jalan Paralel Sungai Jawi, Zulfydar Harap Pemkot Bayar Sesuai NJOP 

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar berharap agar Pemerintah Kota Pontianak dengan masyarakat bisa melakukan musyawarah terkait dengan pembebasan lahan yang ada di kawasan jalan paralel Sungai Jawi maupun di Jalan H. A. Rais Rahman. 

Dari hasil komunikasi pada musyawarah itu, kata dia, diharapkan bisa membuahkan hasil yang baik sehingga program pembangunan pemerintah Kota Pontianak yang tengah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Namun selain itu, yang terpenting juga kata sekretaris DPW PAN Kalbar ini adalah nilai NJOP tanah milik warga yang terkena bangunan itu bisa sesuai. 

• Kadis PUPR Pontianak Harap Penataan Jalan Paralel Sungai Jawi Segera Tuntas

"Saya harapkan komunikasi itu dapat diperdalam lagi, karena berkaitan dengan pembebasan lahan dan lainnya. Berkaitan dengan itu, kita berharap agar sama-sama memahami kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat, karena saya yakin masyarakat memberikan itu karena ada program pemerintah dan kita tahu program pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah untuk kepentingan bersama, " jelasnya.

Nilai NJOP yang baik dan sesuai, sehingga diharapkan bisa menyamaratakan antara pemerintah dan masyarakat. 

"Artinya duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Jadi pemerintah dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat, maka menaikan harga NJOP, " katanya. 

Hal tersebut kata dia penting, dilakukan lantaran dampak dari pembangunan itu banyak sekali yang bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti memperlancar lalu lintas, mempercantik kawasan Sungai Jawi, akses wirausaha bisa lebih baik dan lain sebagainya. 

"Saya berharap pemerintah mampu menuntaskan permasalahan ini, karena dananya pun sudah siap, " ungkapnya. 

Selain itu, ketua fraksi AKB DPRD Kota Pontianak ini pun menyarankan agar pemerintah juga memberikan pembinaan kepada masyarakat yang mulai berjualan atau yang sudah berjualan di kawasan jalan tersebut, bahkan tak sedikit di kawasan itu, PKL berjualan di badan jalan. Tentu dinilainya hal tersebut juga menjadi persoalan baru untuk diatasi secara pendekatan dengan masyarakat. 

"Artinya harus diikuti pembinaan untuk masyarakat yang berjualan kita berharap agar ada pembinaan kepada mereka. Karena akibat pembangunan ini tentu punya dampak yang besar, artinya pemerintah harus bermusyawarah dengan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana teknisnya dan seperti apa jalan keluarnya, " pungkasnya. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak