DPRD Minta Pemprov Bantu Pemda Siapkan Ruang Isolasi Bagi PMI Non Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Bagus Setiadi mengatakan angka positif covid-19 di Kabupaten Sambas, khususnya untuk kluster Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk lewat PLBN Aruk, sebagian besar bukan warga Sambas.

Karenanya kata dia, harus ada ketegasan dan pembagian mengenai data cakupan positif Covid-19 di Kabupaten Sambas.

"Artinya bicara kondisi tersebut kita harus secara tegas menyatakan bahwa mereka bukanlah warga Kabupaten Sambas dan ini sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sampai Pemerintah Pusat," ujarnya, Rabu 28 Oktober 2021.

Untuk itu, Bagus mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, yang berencana memilah PMI yang positif dan bukan warga Kabupaten Sambas ke Provinsi.

• Bupati Pimpin Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sambas

"Ini pilihan, jika Pemprov minta agar mereka yang bukan warga kita ini untuk dirawat di Sambas, maka kasus positif di daerah kita juga mesti dikurangi dengan jumlah pasien positif tersebut," katanya.

"Kemudian dukungan dari Pemprov juga mesti jelas, karena pembiayaan dan anggarannya pasti ada, apalagi hal ini sangat sensitif," tegasnya.

Dampak dengan adanya kasus positif PMI yang bukan asal Kabupaten Sambas ini kata Bagus, juga akan berdampak pada kapasitas tampung di Rumah Sakit, ruang isolasi dan lain-lain.

"Tentu dari kasus tersebut akan menggunakan fasilitas kesehatan termasuk ruang perawatan yang kita miliki, hal ini juga mesti diantisipasi," katanya.

"Kita berharap Pemrov juga bisa menyiapkan tempat khusus di Aruk untuk menampung dan merawat mereka, demikian juga dengan pembiayaannya, lalu Kabupaten akan membantu secara maksimal dengan tenaga medisnya," tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Sambas)