Breaking News:

Sudirman Minta BPP HIPMI Ambil Alih Penetapan Caketum HIPMI Kalbar

Ia pun balik bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam Musda XV ini. Apakah ada kepentingan dari Ketum HIPMI Kalbar Denia Yuniarti Abusamad.

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Anggota SC Musda XV BPD HIPMI Kalbar Sudirman 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Steering Committee (SC) Musda XV BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalbar berharap BPP HIPMI segera berikan ketegasan untuk bakal calon ketua umum BPD HIPMI Kalbar periode 2021-2024.

Hal ini terkait belum adanya proses penetapan calon ketua umum BPD HIPMI Kalbar yang akan bertarung di Musda XV BPD HIPMI Kalbar dan di nilai Proses penetapan calon Ketua Umum (Ketum) BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalbar masih simpang siur.

Sehingga panitia pengarah atau Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) XV HIPMI Kalbar hingga saat ini belum menetapkan bakal calon Ketua Umum (balontum) periode 2021-2024.

Untuk itulah, anggota SC Musda XV BPD HIPMI Kalbar Sudirman meminta BPP HIPMI agar mengambilalih penetapan caketum HIPMI Kalbar. Sebab, ia menilai SC cenderung berpihak kepada salah satu balontum. Jika tidak, maka akan terjadi keributan dan perpecahan di internal HIPMI Kalbar.

Ketua Hipmi Pontianak, Andi Dhirgam Charnova Ajak Masyarakat Vaksin Covid-19

Ia menyebut, bahwa pada 12 Oktober 2021 lalu SC telah meminta asistensi ke BPP HIPMI guna memuluskan agar kedua balontum yang mendaftar dapat segera diakomodir.

Setelah asistensi itu, kata dia, kemudian SC menggelar rapat pleno pada Rabu 13 Oktober 2021 guna menyampaikan hasil asistensi dari BPP HIPMI.

"Yakni, menjabarkan hasil asistensi yang diajukan oleh DPP HIPMI," ujarnya, Kamis 14 Oktober 2021 saat yang dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Namun, saat rapat pleno tersebut, SC mengambil keputusan sepihak dengan mengirimkan surat kepada salah satu balontum terkait sertifikat diklatdanya, agar diserahkan dalam jangka waktu 1x24 jam, dan dimulai berlaku pada Kami 14 Oktober 2021 pukul 16.00 Wib.

"Sebagai anggota SC, tentunya saya mempertanyakan tentang hal ini. Semestinya saat ini, SC tidak boleh mengeluarkan keputusan atau produk hukum apapun. Karena, sampai hari ini dalam bertugas, SC belum mengantongi legal standing atau surat keputusan (SK)," ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, apapun keputusan yang dibuat oleh SC tidak sah dan akan gugur dengan sendirinya, karena lima orang anggotanya tidak mengantongi SK.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved