Hamdan Zoelva Sebut Kongres di Deli Serdang Hanya Kerumunan Biasa, Kubu Moeldoko Tawarkan KLB Ulang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Hamdan Zoelva menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang hanya merupakan kumpulan kerumunan biasa.

Pasalnya, saksi fakta pihak Moeldoko mengaku tidak mengetahui adanya proses verifikasi peserta dalam proses pelaksanaan KLB.

“Saksi dari pihak penggugat menerangkan, dia tidak mengetahui ada verifikasi peserta atau tidak dalam KLB. Dia hanya tahu ada 318 peserta yang hadir. Saya tanya apakah 318 peserta itu adalah pengurus yang punya hak suara, yang punya SK, dia tidak tahu,” kata Hamdan, dalam keterangannya, Jumat 8 Oktober 2021.

Hamdan juga menyebut bahwa saksi fakta pihak Moeldoko mengaku tidak mengetahui ada atau tidak pengurus DPD Partai Demokrat yang hadir di KLB Deli Serdang.

• Musda DPD Partai Demokrat, Pengamat Sebut Faktual Dukungan Suara Bisa Jadi Indikator DPP

Hal ini menurutnya penting dijelaskan karena pendukung Moeldoko kerap bicara hanya mengakui AD/ART 2015.

"Bahkan berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, ini AD/ART 2015 ya, untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa harus dengan usulan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD. Dan dia tidak tahu ada dari DPD hadir atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, lanjut Hamdan, saksi fakta DPP Partai Demokrat menegaskan bahwa tidak ada undangan KLB secara resmi.

Dia juga tidak menandatangi surat usulan penyelenggaraan KLB.

Padahal, seharusnya usulan penyelenggaraan KLB itu diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah DPC.

Status keabsahan peserta KLB Deli Serdang juga bermasalah.

• Polemik Partai Demokrat, Mantan Ketua Hakim MK Jadi Lawan Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Agung

“Dari Sulawesi Utara ada 15 yang hadir, 6 di antaranya pengurus yang pernah jadi pengurus dan diberhentikan, sementara itu sisanya bukan pengurus. Tapi semuanya menandatangani daftar hadir. Kita tanya juga, apakah ada verifikasi bahwa peserta yang hadir ini adalah peserta yang memiliki SK dan peserta yang sah. Jawabnya, tidak ada verifikasi, dan semuanya masuk berkerumun ke dalam ruangan,” terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Hamdan, kongres itu memiliki tata cara yang harus dilengkapi.

Salah satunya adalah peserta KLB harus quorum.

“Saya menganggap itu adalah kumpulan kerumunan, karena kongres itu ada tata caranya, memenuhi quorum apa tidak,” jelasnya.

Sementara itu, Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan jika pihaknya menghadirkan empat saksi fakta, yang menegaskan proses Kongres V Tahun 2020 di Jakarta, yang memilih AHY sebagai Ketum PD yang baru, berlangsung sesuai dengan aturan dan secara demokratis.

Salah satu saksi juga menginformasikan mengenai KLB ilegal di Deli Serdang, bulan Maret 2021, yang tidak ada verifikasi peserta dan verifikasi pemilik suara sah.

• Evi : Jangan Ganggu Demokrat yang Serius Bantu Rakyat

Hanya kerumunan peserta saja yang mengenakan atribut Demokrat, dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

KLB Ulang

Terpisah, Satu di antara pendiri Demokrat, Hencky Luntungan, mengatakan partai berlambang Mercy ini suatu saat akan menjadi partai yang besar ketika lepas dari tangan dinasti politik Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mengingat, kepengurusan partai saat ini dilanjutkan oleh putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya yakin kelak Partai Demokrat akan besar ketika lepas dari tangan dinasti Cikeas (Partai Demokrat)" kata Hencky, Kamis 7 Oktober 2021 dikutip dari Tribunnews.com.

Pernyataan ini dilontarkan Hencky saat menanggapi gejolak yang terjadi antara dua kubu di Partai Demokrat, yakni kubu AHY dengan KSP Moeldoko.

• Pengamat HTN Untan Nilai Persoalan AD/ART Partai Demokrat Semestinya Tidak Dibawa ke Mahkamah Agung

Mengenai siapa yang paling tepat memegang kebijakan terkait kepengurusan Partai Demokrat, Hencky memberikan opsi.

Pihaknya malah mengusulkan agar diadakan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat sekali lagi secara terbuka.

Ini, kata Hencky, merupakan sebuah pemikiran yang bagus dan modern supaya keributan antara kubu AHY dan kubu Moeldoko tak terjadi lagi.

Meski begitu, menggelar KLB ulang adalah keputusan SBY, sehingga ini sangat tergantung dari keberanian SBY dan AHY.

Opsi tersebut disampaikan Hencky, karena menanggapi dua opsi yang sebelumnya dilontarkan juru bicara Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hamdan Zoelva: KLB Deli Serdang Bukan Kongres, Tapi Kumpulan Kerumunan Biasa