Breaking News:

Evi : Jangan Ganggu Demokrat yang Serius Bantu Rakyat

Evi yang juga calon ketua DPD Provinsi Kalbar menegaskan Kongres berlangsung demokratis dan semua tahapan dilaksanakan. Baik saat aklamasi memilih Ket

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ermin Elviani bersama kader Demokrat dan Wanita Katolik RI DPD Kalbar dalam kegiatan berbagi sembako baru-baru ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ermin Elviani mengamini apa yang disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, dalam Keterangan Pers Partai Demokrat beberapa waktu lalu di Jakarta. 

"Saya selaku Ketua DPC Kabupaten Mempawah, Kalbar, hadir dan mengikuti pelaksanaan Kongres V Tahun 2020 lalu, selaku pemilik suara sah. Semua persyaratan Kongres V 2020 sudah sesuai dengan AD/ART Tahun 2015, dan seluruh peserta yang hadir, pemilik suara sah, termasuk saya, menyetujui semua hasil Kongres," katanya, Kamis 7 Oktober 2021.

Evi yang juga calon ketua DPD Provinsi Kalbar menegaskan Kongres berlangsung demokratis dan semua tahapan dilaksanakan. Baik saat aklamasi memilih Ketum AHY maupun saat penetapan AD ART. 

Puncak Robo-Robo, Raja Mardan Adijaya Lakukan Doa Tolak Bala & Ritual Buang-buang di Kuala Mempawah

Tidak ada yang mengajukan keberatan saat pimpinan sidang membahas mengenai pemilihan Ketum dan AD/ART. 

"Mengapa sekarang mendadak ada yang keberatan dan malah mengajukan judicial review ke MA, ya? Apalagi mantan kader yang mengajukan," kata Evi.

Demokrat, lanjut dia, sedang serius membantu rakyat terdampak pandemi.

"Kami saja baru kembali dari membagikan sembako ke masyarakat," kata peraih 38 ribu suara pada pemilu 2019 ini.

Pembagian sembako itu, dijelaskannya dibagi merata melalui tokoh masyarakat dan seluruh agama yang ada. Fraksi Partai Demokrat, diterangkannya menggandeng tokoh agama Islam, Hindu, Konghucu, Katolik, dan Kristen.

"Mengapa kami yang memilih berkoalisi dengan rakyat malah diganggu dengan manuver-manuver hukum yang tidak jelas, sampai ada yang mau membayar advokat puluhan bahkan ratusan miliar? Uang mereka itu daripada untuk bayar advokat, lebih baik dipakai buat bantu rakyat saja. Lebih bermanfaat," tutup Evi. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved