Breaking News:

Masyhudi Ungkap Penahanan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Pembangunan Gereja di Sintang

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi menyampaikan bahwa dari 4 orang yang ditahan 2 diantaranya merupakan anggota DPRD.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi saat diWawancarai di Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin 4 Oktober 2021. Tribun Pontianak. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menahan 4 orang tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah pembangunan gereja di Kabupaten Sintang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi menyampaikan bahwa dari 4 orang yang ditahan 2 diantaranya merupakan anggota DPRD.

Keempat orang yang ditahan ini masing - masing berinisial JM, SM, TI dan TM,

"Ini adalah dana hibah yang diberikan pemerintah Kabupaten, kepada salah satu gereja di Kabupaten Sintang, diharapkan Anggaran ini untuk pembangunan, supaya jamaah ini bisa melaksanakan peribadatannya lebih baik, namun ini malah disalahgunakan,"ujar Dr. Masyhudi, senin 4 Oktober 2021.

Diduga Korupsi Dana Hibah Pembangunan Gereja, Dua Anggota Dewan Ditahan Kejati Kalbar

Masyhudi mengatakan, penyidik dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar sudah berhasil mengumpulkan dua alat bukti yang sah atas dugaan korupsi dari keempat orang tersebut, oleh sebab itu pihaknya sudah menetapkan tersangka.

Dengan penetapan tersangka tersebut, pihaknya pun akan melakukan penahanan terhadap keempat tersangka selama 20 hari kedepan guna memudahkan dan mempercepat proses penyelidikan.

"Dalam proses pencarian dana hibah ini tidak melalui proses pengajuan proposal, tidak melalui verivikasi, sehingga tidak ada pembahasan, tetapi tiba - tiba ada uang, dan yang tidak benar lagi, uang ini dikirim ke rekening pribadi,"jelas Masyhudi.

Dr. Masyhudi menegaskan bahwa kejaksaan tidak main - main dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Hukum itu berlaku untuk siapa saja, siapapun yang melakukan kejahatan harus kita tindak tegas,"katanya.

Kepada pemerintah daerah, ia berpesan agar dalam melakukan pengelolaan keuangan harus transparan dan pengelolaan yang baik dan benar sehingga bisa di pertanggungjawabkan. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved