Breaking News:

Diduga Korupsi Dana Hibah Pembangunan Gereja, Dua Anggota Dewan Ditahan Kejati Kalbar

Tim penyidik setelah yakin dengan mengumpulkan dua alat bukti yang cukup kuat melakukan penahanan terhadap 4 tersangka tindak pidana korupsi

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Hadi Sudirmansyah
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar DR Masyhudi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dua Anggota DPRD, Satu Apartus Sipil Negara dan Satu tokoh agama di tahan oleh Penyidik Pidsus Kejati Kalbar terkait tindak pidana korupsi dana Hibah pada Senin 4 Oktober 2021

Ke empat orang tersebut yang telah di tetapkan tersangka tersebut di duga kuat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggunakan dana hibah daerah pada gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) Jema`at Eben Haezer dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA 2018.

Kepala Kejati Kalbar DR Masyhudi mengatakan di tetapkannya sebagai tersangka dan di tahan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Kembali dalam upaya penegakan hukum setelah melakukan serangkaian Tindakan Penyidikan.

"Tim penyidik setelah yakin dengan mengumpulkan dua alat bukti yang cukup kuat melakukan penahanan terhadap 4 tersangka tindak pidana korupsi dana hibah tersebut," ujar Kajati Masyhudi pada Senin 4 Oktober 2021.

Tangani Kasus Tipikor Terminal Bunut Hilir, Kejari Kapuas Hulu Bentuk Tim Penyidik

Lebih lanjut, Kajati Masyhudi mengatakan ke empat orang yang di tahan Kejati Kalbar yakni berinisial JM Pengurus Gereha Pantekosta di Indonesia (GPdi) sebagai Pemohon hibah, SM seorang ASN pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan PA, TI yakni sebagai Anggota DPRD Prov Kalimantan Barat dan TM selaku Anggota DPRD Kab. Sintang.

Lebih lanjut, Kajati Kalbar ini menjelaskan hasil pemeriksaan tim penyidik Pidsus Kejati Kalbar bahwa para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggunakan dana hibah daerah pada gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) Jema`at Eben Haezer dusun Belungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang TA 2018.

"Modus operandi yang digunakan dengan cara tidak menggunakan proposal pembangunan gereja. Tahap-tahapan yang seharusnya dilalui tetapi diabaikan, seperti seharusnya melakukan verifikasi, tidak ada pembahasan APBD di DPRD," jelasnya.

Di katakannya lagi, dan kemudian uang tersebut masuk ke rekening Pribadi An. TI selaku anggota DPRD sebesar Rp. 299.000.000.

"Penanganan perkara Ini sebagai komitmen Kejaksaan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bahwa hukum itu haruslah sama perlakuannya terhadap siapa saja," Katanya

Dan DR Masyhudi juga mengatakan Kejaksaan juga akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan sistem perencanaan dan penggunaan keuangan yang transparan dan akuntabel agar terciptanya tata Kelola administrasi yang baik (Good Governance). (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved