Breaking News:

Dewan Pontianak Harap Pemerintah Berikan Jalan Keluar Untuk PKL yang Terdampak Bangunan Trotoar

Hal tersebut dikatakakannya demi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah terdampak pandemi covid-19.

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa (AKB) DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar berharap agar pemerintah Kota Pontianak bisa memberikan jalan keluar bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak pembangunan trotoar di Sungai Jawi Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Pasalnya puluhan PKL yang berjualan di atas trotoar itu sejak lama dan jika secara aturan memang ada larangan untuk membuka usaha atau berjualan di atas trotoar.

Akan tetapi, kata Ketua Fraksi AKB DPRD Kota Pontianak ini perlu juga solusi dari pemerintah untuk memberikan jalan keluar kepada mereka yang telah terdampak, baik oleh pembangunan maupun terdampak oleh pandemi covid-19.

"Dalam rangka memperbaiki penataan kota memang harus tegas dan memang harus ditunjukkan seperti pembangunan trotoar ini. Kalau memang penataan itu bagian daripada keasrian dan bisa tidak menimbulkan macet, itu bagus. Namun kita harapkan pemerintah juga memberikan jalan keluar bagi seluruh PKL yang terdampak terkena pembangunan trotoar agar bisa berjualan kembali," ujarnya.

Pemkot Pontianak Lanjutkan Pembangunan Trotoar Sepanjang 900 Meter Telan Anggaran Rp1,5 M

Kata Zulfydar, memang setiap upaya pemerintah dalam penataan kawasan lebih baik harus didukung oleh semua pihak. Akan tetapi, didamping dapat dukungan dari masyarakat, namun kata dia pemerintah juga harus hadir dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha.

Hal tersebut dikatakakannya demi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah terdampak pandemi covid-19.

Banyak cara yang dapat dilakukan, sarannya mungkin bisa dilakukan pemindahan tempat mereka berjualan, akan tetapi keinginan pedagang tentu yang strategis.

Artinya harus ada juga solusi bagi PKL yang terdampak agar ditempatkan yang baik ataukah ditempatkan yang sama tetapi diberikan tempat yang lebih baik lagi yang lokasinya tidak berjauhan dari berjualan ditempat yang telah mereka tempati selama ini.

"Saya pikir harus ada jalan keluarnya, karena ini salah satu fundamental ekonomi masyarakat, PKL itu yang daya tahan tidak merugikan pemerintah, tetapi mereka memberi kontribusi dari sisi fundamental ekonomi maupun dari sisi ketahan PAD yaitu dari retribusi. Untuk itu pemerintah paling tidak, bisa memberikan jalan keluarnya yang tidak berjauhan dengan tempat mereka berjualan selama ini," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved