Babak Baru Perselisihan Partai Demokrat: Moeldoko Disebut Minta Jabatan, Kuasa Hukum Berikan Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perselisihan Partai Demokrat memasuki babak baru.

Setelah melalui serangkaian KLB hingga keputusan Kemenkumham, kini polemik partai berlambang Mercy ini terus bergulir.

Kepala Badan Komunikasi Strategis, Herzaky Mahendra Putra, kubu Agus Harimurti Yudhoyono ini menyatakan siap melawan Moeldoko cs.

Herzaky sendiri merupakan satu diantara politisi asal Provinsi Kalimantan Barat.

Kini, Zaky sapaan akrabnya dipercaya menjadi juru bicara dari Partai Demokrat.

"Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka, yang menggunakan Pangkat, Jabatan, dan Gelar Akademiknya, untuk membodohi publik." demikian tulis Herzaky dalam rilisnya, Minggu 3 Oktober 2021.

Herzaky menyatakan, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat, yang sah dan diakui Pemerintah, tidak ada dualisme.

Herzaky juga menyebut masa lalu Moeldoko yang pernah jadi bawahan SBY dan berambisi jadi Presiden.

Berikut pernyataan Herzaky soal masa lalu Moeldoko:

1. Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi seorang KSP bernama Moeldoko, yang ingin sekali menjadi Presiden.

KSP Moeldoko adalah seorang petualang politik, sejak beliau melakukan Operasi Sajadah ketika menjadi Pangdam III Siliwangi.

Lalu dimasukan kotak menjadi Wagub Lemhannas.

• Konflik Partai Demokrat Terus Bergulir, Politisi Partai Berlambang Mercy Kasihan Dengan Moeldoko

Sedangkan ambisi menjadi Presiden ini, pertama kali muncul pada 2014.

Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY, agar PD mengusung Moeldoko sebagai Calon Presiden.

KSP Moeldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI.

2. Pada bulan Mei 2015, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Moeldoko datang ke Cikeas.

Hari itu, Pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir, tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak, atau darurat, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas, menghadap seorang mantan Presiden, mantan Panglima Tertinggi, pada pagi-pagi hari sekali.

Ternyata, pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga.

Moeldoko hanya mengatakan: “Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum, agar Bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai Sekjen nya.”

Pak SBY marah. Beliau marah, bukan saja karena Moeldoko yang adalah Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang dengan melakukan politik praktis dan intervensi, tetapi beliau juga marah karena sebagai salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, pak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum.

3. Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas.

Meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilakan.

Kalau soal jabatan Ketua Umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres.

4. Tak puas dengan jawaban itu, KSP Moeldoko berusaha untuk menjadi Ketua Umum pada partai-partai lainnya.

Bahkan, salah satu mantan Wakil Presiden bercerita, beliau didatangi oleh KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum di salah satu Partai Politik.

Lagi-lagi mantan Wakil Presiden ini juga menolaknya halus. Beliau katakan, untuk menjadi Ketua Umum itu ada mekanismenya melalui Kongres.

• Tanggapan Santai Yusril Ihza Mahendra Atas “Gempuran” Partai Demokrat yang Dipimpin AHY

5. Memang soal kemampuan politik praktis, KSP Moeldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi Ketua Umum Partai Politik, menjadi Ketua Umum PSSI saja kalah.

Buktinya, beliau dikalahkan oleh yunior empat tahun dibawahnya, yakni pak Edy Rahmayadi, yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara.

6. Kami juga meragukan kemampuan intelijen KSP Moeldoko.

Ada prinsip dasar di militer; setiap prajurit adalah insan intelijen.

Hal ini mungkin tidak berlaku bagi KSP Moeldoko.

Atau bisa jadi, kemampuan intelijen beliau tumpul dan berkarat karena tertutup oleh ambisi dan hawa nafsunya akan kekuasaan.

Mengapa kami katakan demikian? Karena jika kemampuan intelijennya baik, ketika ada oknum kader demokrat bernama dokter hewan Johny Allen Marbun menawarkan KSP Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum melalui KLB (Kongres Luar Biasa), tentu saja KSP Moeldoko akan melakukan langkah-langkah intelijen.

Mulai dari pengumpulan keterangan hingga menilai informasinya, sehingga memiliki kemampuan untuk membaca peta politik dan peta kekuatannya.

Apakah informasi dan tawaran itu A-1 atau tidak.

Itu baru Jenderal yang benar. Kalau ada jenderal mengaku doktor politik, tapi cuma modal nafsu melakukan KLB, lalu kalah dan tidak diakui oleh Pemerintah, hal ini tentu saja mengecewakan.

Men-downgrade kemampuan KSP, Panglima, jenderal bintang empat dan doktor politik.

Wajar kalau ada yang menilai KSP Moeldoko itu hanya punya nafsu berkuasa saja, tanpa melalui sebuah proses MDMP, atau Military Decision Making Process, atau Proses pengambilan keputusan, yang baik dan benar.

Padahal hal-hal ini dipelajari oleh seluruh perwira militer ketika mengenyam pendidikan Sesko Angkatan.

7. Kami saja, sebuah partai politik, menggunakan kemampuan intelijen yang sepatutnya. Ketika ada rencana kudeta ini, kami lakukan proses pengumpulan keterangan.

Kemudian kami cek, apakah informasi ini benar atau tidak. Bahkan, sebagaimana yang rekan-rekan wartawan ketahui, kami juga menulis surat kepada Presiden.

Tidak cukup itu, kami juga terus mengikuti pergerakan KSP Moeldoko. Sehari sebelum berangkat ke Deli Serdang, KSP Moeldoko masih berkegiatan dengan Presiden di Banten.

Ini yang membuat Presiden Jokowi juga berang.

Menurut informasi yang bisa kami percaya, KSP Moeldoko berangkat ke Deli Serdang tanpa izin Presiden.

Meski sebelumnya KSP Moeldoko juga membantah terlibat KLB, tapi kami diberi informasi bahwa beliau akan berangkat ke Deli Serdang dengan pesawat Garuda pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021.

Kenyataannya, meski sudah dipanggil beberapa kali oleh petugas Garuda di bandara, KSP Moeldoko tidak masuk pesawat, dia berusaha melakukan pengelabuan.

KSP Moeldoko ternyata menggunakan pesawat jet pribadi dari Halim Perdana Kusumah ke Medan, dengan transit terlebih dahulu di Batu Licin Kalimantan Selatan.

Siapa intelijen kami? Rakyat. Karena kami, Partai Demokrat, Berkoalisi dengan Rakyat.

• Mahfud MD Sebut Gugatan Yusril soal AD/ART Partai Demokrat Tak Ada Gunanya

8. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para saksi, jelas sudah bahwa yang hadir di KLB ilegal itu bukanlah pemilik suara yang sah.

Mereka adalah para mantan kader PD dan bahkan banyak juga yang hadir adalah beberapa kader partai lain.

Motivasi para peserta KLB yang dilakukan di Deli Serdang itu tentu hanya sekedar imbalan uang saja.

Janjinya akan diberi uang 100 juta rupiah. Nyatanya, hanya sekitar 30an orang yang diberi 100 juta.

Sisanya bervariasi, mulai dari lima juta hingga dua puluh lima juta.

Karena itu, terjadi kekacauan di pihak KSP Moeldoko. Banyak yang kecewa dan menuntut janji-janji palsu yang tidak tertunaikan.

9. Sementara itu, koar-koarnya dokter hewan Johny Allen Marbun adalah bahwa sesegera mungkin, yakni hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, Kemenkumham akan mengesahkan hasil KLB.

Kenyataannya? Kita tahu semua, Pemerintah cukup adil dan bijaksana.

Kemenkumham menolak hasil KLB.

Ini pukulan terberat bagi KSP Moeldoko.

Tapi kami diingatkan oleh beberapa Jenderal bintang empat: KSP Moeldoko tidak akan berhenti. Selama dia masih di KSP, masih bercokol di istana, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai ambisinya.

• Polemik Baru Partai Demokrat, Pengamat Ikut Komentari Langkah Yusril Ihza Mahendra Gugat AD/ART

Kubu Moeldoko Membantah

Kubu Moeldoko membantah sejumlah tuduhan yang dilontarkan Partai Demokrat pada Minggu 3 Oktober 2021 kemarin yang disampaikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra.

Salah satu kuasa hukum Kubu Moeldoko, Rusdiansyah menilai kubu AHY juga telah membuat kebohongan besar dengan menyebut dirinya bersitegang dengan senior partai Demokrat Max Sopacua.

Dia menduga AHY dan seluruh jajarannya mengidap gangguan kecemasan (anxiety disorder).

"Bahwa tidak benar saya berbeda pendapat dengan senior partai Demokrat Bapak H Max Sopacua dan kawan-kawan. Faktanya sampai detik ini saya masih berhubungan baik dengan beliau dan beliau tidak pernah mundur dari Demokrat Pimpinan Moeldoko," kata Rusdiansyah kepada wartawan, Senin 4 Oktober 2021.

Malahan, Rusdiansyah mengatakan AHY dan para hulubalangnya telah membuat kebohongan dengan menyebut kuasa hukum kubu KLB Moeldoko terbelah menjadi tiga.

"Faktanya DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko hanya menunjuk kantor hukum Rusdiansyah dan partners sebagai kuasa hukum dalam sengketa kepengurusan Partai Demokrat dengan Menkumham dan tidak pernah menunjuk Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara apalagi saudara Yosef Badeoda," ujar Rusdiansyah.

Dia mengungkit lagi ketika AHY kalah gugatan PMH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melawan 12 orang kader Demokrat akibat AHY beritikad tidak baik.

"Tidak lantas pula kami mengatakan bahwa AHY dengan bapaknya terbelah dua soal penunjukan Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukumnya menggantikan Bambang Widjojanto," katanya.

• Perseteruan Makin Panas, Kubu Moeldoko Gandeng Yusril Ihza Mahendra Gugat AD/ART Partai Demokrat

Lebih lanjut, Rusdiansyah menilai AHY dan para jajarannya telah membuat fitnah yang keji terhadap dirinya dengan menebar fitnah dengan mengatakan bahwa tim KSP Moeldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera Jakarta Selatan dengan orang yang dipercaya bisa mengatur-atur hukum.

Lalu kata Rusdiansyah, kubu AHY mengatakan bahwa rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah membocorkan pertemuan tersebut kepada pihak lain dan akhirnya KSP Moeldoko marah besar mengetahui hal ini.

"Faktanya, tidak pernah ada pertemuan yang dituduhkan. Mereka telah membuat cerita bohong, apalagi dikatakan Pak Moeldoko marah besar kepada saya. Karena faktanya, sampai detik ini saya masih mendapat kepercayaan dari beliau menjadi kuasa hukum DPP partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, Deli Serdang," tambah Rusdi.

"Terkait tuduhan bahwa saya dikatakan diperiksa polisi karena dituduh membuat surat kuasa palsu, itu juga tidak benar dan sangat mengada-ngada. Sebab faktanya, sampai detik ini saya tidak pernah dipanggil maupun diperiksa polisi terkait tuduhan tersebut," katanya.

Kemudian, Rusdiansyah mengatakan ketika AHY dan para hulubalangnya menyebut gugatan Nomor:150/G/2021/PTun.Jkt pasti kalah di PTUN Jakarta, mereka kembali memperlihatkan bukti kepanikan yang semakin eskalatif.

"Karena sidang belum selesai dan kata “pasti” untuk masa akan datang adalah kuasa Tuhan, mereka takabur dan sombong. Ingat bahwa kesombongan adalah kehancuran yang semakin dekat. AHY Cs harus belajar dari kekalahan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan di PN Jakarta Pusat terhadap 12 orang kader Partai Demorat akibat AHY beritikad tidak baik," tambahnya

Dia melanjutkan soal tumpukan surat pernyataan baru yang mereka buat dan tujukan tidak akan membuktikan apa pun.

"Itu hanya akan menjadi tumpukan sampah. Sebab kepengurusan AHY sudah dinyatakan demisioner di KLB Deli Serdang," katanya.

Rusdiansyah melihat ada kepanikan yang berlebihan serta trauma gugatan PMH di PN Jakarta Pusat terhadap 12 orang kader Partai Demokrat kalah karena AHY beritikad tidak baik

"Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita percayakan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus siapa yang benar dan siapa yang salah," ujarnya. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kubu Moeldoko Bantah Semua Tuduhan, Kini Serang Balik AHY dan Jajarannya