Breaking News:

Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Kesehatan Bakalbalam Gelar Forum Pengawasan Se-Kalbar

Sebagai informasi sampai dengan bulan Agustus 2021 capaian Kepesertaan JKN-KIS Propinsi Kalimantan Barat adalah 72,3 % dari penduduk

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahap II Tahun 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahap II Tahun 2021 pada Senin, 27 September 2021.

Kegiatan yang diketuai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ini menghadirkan instansi terkait yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pemeriksaan antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Lisa Nurena mengatakan Forum Koordinasi dibentuk dalam rangka melaksanakan kebijakan kemitraan strategis dengan lembaga pengawasan kepatuhan dan melaksanakan komitmen bersama antara lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi kerja.

"Salah satu tugas bersama dalam forum ini adalah mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN-KIS serta meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam pendaftaran kepesertaan dan pembayaran iuran," tutur Lisa.

BPJS Kesehatan Cabang Singkawang Akan Terapkan Kembali Layanan Jemput Bola

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Doktor Masyhudi mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dapat bekerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara Negara.

"Melalui Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah BPJS Kesehatan dapat memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi," tutur Masyhudi.

Sebagai informasi sampai dengan bulan Agustus 2021 capaian Kepesertaan JKN-KIS Propinsi Kalimantan Barat adalah 72,3 % dari penduduk.

Sebanyak 784 Badan Usaha telah dilakukan pemeriksaan dengan status Badan Usaha menjadi patuh sebanyak 711 BU (90,68 %).

Melalui Sinergi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang telah dilaksanakan dengan optimal ini diharapkan ke depan dapat meningkatkan jumlah kepesertaan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kalimantan Barat serta terbitnya dukungan regulasi tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam kepatuhan peserta dan badan usaha, khususnya bagi badan-badan usaha yang tidak patuh di Kalimantan Barat. (FR/yl).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved