Breaking News:

Komentari Polemik Soal Tanaman Keratom, Alifudin : Keratom Berbeda dengan Ganja

Menurut Alifudin, tanaman kratom oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan termasuk jenis satu narkotika. Sementara itu, dalam Permenkes nomor 4

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro terhadap petani kratom. Hal tersebut disampaikan karena aspirasi salah satu petani Kabupaten Kapuas Hulu yang merasa resah dengan pelarangan penanaman kratom. Petani kratom pun meminta DPR RI agar mendukung penyikapan legalitas tanaman Kratom.

“Puluhan juta pohon kratom sudah ada di Kalimantan Barat sejak dahulu kala, kalau dilarang dan ditebang, bisa jadi cap dari UNESCO terhadap daerah Hutan Betung Karibun dan Danau Sentarum Kalimantan Barat, tidak lagi menjadi paru-paru dunia,” ucap Alifudin dalam rilis yang diterima Tribun Pontianak, Rabu 29 September 2021.

Menurut Alifudin, tanaman kratom oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dinyatakan termasuk jenis satu narkotika. Sementara itu, dalam Permenkes nomor 4 Tahun 2021, tanaman kratom tidak masuk dalam golongan narkotika.

Komitmen Ciptakan Generasi Cari Aman, Astra Motor Edukasi Pelajar SMKN 9 Pontianak

“Hal tersebut membuat masyarakat petani kratom resah,” ujarnya.

Alifudin mengungkapkan kratom berbeda dengan ganja. Menurutnya, berdasarkan mayoritas orang yang mengonsumsi kratom bahwa mereka tidak berhalusinasi sedangkan ganja itu berhalusinasi.

“Untuk kebermanfaatannya pun penelitiannya sudah ada, agar tanaman herbal di Indonesia yang begitu kaya ini, bisa dimanfaatkan dengan baik dan sesuai aturan yang jelas serta pro terhadap petani kratom,” tambah Alifudin.

Alifudin juga menegaskan bahwa di masa pandemi Covid-19 masyarakat sulit dalam hal perekonomian. Jika kratom dilarang maka masyarakat petani kratom juga akan menambah data pengangguran di Indonesia, karena mayoritas masyarakat di Kapuas Hulu adalah Petani Kratom.

Maka dari itu Alifudin meminta kepada BPOM untuk membina para petani lokal kratom agar mau melakukan pembinaan. Untuk memastikan kratom menjadi bahan baku obat harus dilakukan serangkaian pengujian klinis.

Petani Kratom, Ar Rani, menyampaikan keluhan bahwa petani beraharap anggota DPR RI bisa memperjuangkan tanaman kratom karena tumbuhan kratom ini merupakan tanaman endemik di hutan liar Kalimantan barat. Juga merupakan tanaman herbal yang sudah ada sejak dahulu kala.

“Harapan kita, karena ini ada masalah mendesak dengan BNN, maka kami berharap ini bisa menjadi tanaman obat kedepan nanti, karena melihat negara luar seperti, Malaysia, Thailand dll, akan melegalkan menjadi tanaman obat di negaranya,” ujarnya.

Ar Rani berharap kepada DPR RI dan Alifudin sebagai wakil rakyat di DPR RI bisa memperjuangkan agar Kratom bisa legal menjadi tananam obat herbal.

Ar Rani juga menambahkan bahwa karena kratom merupakan tumbuhan endemik dan tumbuhan liar, maka tanaman ini bisa menahan erosi di sungai karena memang biasa tumbuh di tepi sungai.

“Kami juga masih meragukan soal kajian dari BNN, karena BNN merupakan Lembaga yang harus menjalankan undang-undang,” ujarnya. 

Menurut Ar Rani seharusnya menyikapi soal ini bukan hanya BNN tapi Kementerian Kesehatan juga harus dilibatkan dengan penelitian. “Seharusnya, bukan dengan memberikan keresahan kepada petani kratom,” ujar Ar Rani yang juga Ketua DPD PKS Kapuas Hulu. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved