Skema Pengalihan Dana Pembiayaan PNS dan Non-PNS dari Layanan FLPP ke BP Tapera
Berikut ini skema terbaru pengalihan dana PNS / Non-PNS dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke BP Tapera.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini skema terbaru pengalihan dana PNS / Non-PNS dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke BP Tapera.
Sehubungan dengan batas waktu penyelesaian penyaluran dana FLPP tahun 2021 pada akhir Oktober mendatang, PPDPP melakukan berbagai persiapan Pengalihan dana FLPP ke BP Tapera.
Salah satunya dengan memastikan keabsahan data penerima FLPP yang dikelolanya sejak tahun 2010 hingga 2020.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin.
• Cara PNS Dapat Bantuan Beli Rumah Baru dan Renovasi di Program Pembiayaan Perumahan BP Tapera.go.id
Ia mengatakan, langkah Ini merupakan salah satu upaya memastikan bahwa akuntabilitas merupakan hal utama dalam mengelola dana FLPP, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.
PPDPP telah melakukan pertemuan dengan 38 bank pelaksana FLPP pada tanggal 16-17 September 2021.
Dalam forum itu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) hasil verifikasi Hasil NIK debitur FLPP dari PPDPP kepada bank pelaksana.
Forum tersebut juga melibatkan unit Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Negeri Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Dari data yang dikelola sejak tahun 2010, PPDPP mengidentifikasikan sebanyak 146.410 data Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur FLPP sebagai data anomali.
Data tersebut bersumber dari hasil pemadanan tahun 2016 dan tahun 2021.
Untuk pemadanan data tahun 2016 terdiri dari 84.067 NIK divalidasi oleh Dukcapil, dan 62.343 NIK yang dilakukan oleh PPDPP berdasarkan pengumpulan data NIK Debitur yang dihimpun dan kemudian divalidasi oleh Dukcapil.
“Setelah dilakukan pemadanan data, sebanyak 141.499 data NIK atau sebesar 96,65% telah dinyatakan valid.'"
"Sedangkan sisanya sebanyak 4.911 data NIK atau sebesar 3,35% akan diselesaikan bersama dengan bank pelaksana hingga akhir tahun 2021,” kata Arief Sabaruddin dalam keterangan resminya, Sabtu 18 September.
• Syarat PNS Dapat Bantuan Uang Muka Beli Rumah dari BP Tapera, Cek Saldo Awal Peserta Tapera.go.id
Arief Sabaruddin mengatakan, data-data tersebut dapat menjadi pegangan bagi BP Tapera untuk melanjutkan program FLPP agar ke depan akuntabilitas yang sudah diterapkan ini dapat dipertahankan.
Dia bilang, ke depan BP Tapera harus bisa memastikan bahwa NIK yang digunakan memang dihuni rumahnya oleh debitur.