Polemik Sertifikat Vaksin Presiden Bocor! Inilah Data Presiden Jokowi Yang Beredar di Publik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo tersebar di media sosial.

Dalam sertifikat ataupun surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.

Di bagian bawah sertifikat tersebut, juga tampak ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

Sertifikat vaksinasi itu juga memuat nama Presiden Jokowi beserta NIK.

Selain itu, ada juga tanggal lahir Presiden Jokowi dan barcode.

Hal ini pun menuai polemik.

Baik dari Jubir Presiden hingga dengan anggota DPR RI angkat suara perihal ini.

• Viral NIK KTP Jokowi Digunakan Warganet untuk Lihat Sertifikat Vaksin Jokowi ! Reaksi Kemendagri ?

Disayangkan Jubir Presiden

Beredarnya sertifikat vaksin dan data pribadi Jokowi itu direspons oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman

Fadjorel menyayangkan bocornya data pribadi presiden.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Jumat, 3 September 2021.

Fadjroel meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebocoran data milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Persoalan kebocoran data itu, lanjut Fadjroel, harus menjadi perhatian serius, bukan hanya milik Presiden juga milik masyarakat luas.

"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," pungkasnya.

• Isu Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi Panggil Sejumlah Pimpinan Parpol Non Parlemen

Menkominfo Lempar ke Menkes

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate enggan memberi tanggapan terkait bocornya sertifikat vaksin dan data pribadi Presiden Jokowi.

Johnny meminta wartawan bertanya perihal tersebut ke Menteri Kesehatan.

"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate kepada Tribunnews.com, Jumat, 3 September 2021.

Pasalnya, kata Johnny, data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) ke aplikasi PeduliLindungi menurut Johnny baru saja dilakukan.

Begitu juga migrasi data pencatat vaksinasi melalu aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.

"Selain itu, migrasi Silacak ke data center kominfo baru saja dilakukan," katanya.

Saat ini kata Johnny, data PeduliLindungi yang berada di data center milik Kominfo aman dan tidak ada kebocoran.

"Terkait pertanyaan diatas ada baiknya menunggu rilis resmi dari kemenkes sebagai wali data Covid-19," pungkasnya.

• Sudah Vaksin Tapi Belum Dapat Sertifikat di Pedulilindungi dan Sertifikat Vaksin Belum Tersedia ?

Reaksi DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi tanggapan terkait bcoornya data pribadi Presiden.

Terjadinya kebocoran data pribadi Presiden menjadi momentum akan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

"Sudah berulang kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Sehingga hal-hal seperti ini yang paling terkahir sertifikat vaksin Pak Jokowi beredar di media sosial," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 3 September 2021.

Dasco mengakui bahwa banyak juga masyarakat yang mengeluhkan aplikasi PeduliLindungi.

Di mana aplikasi tersebut memuat data pribadi dan sertifikat vaksin Covid-19.

Namun, menurut keterangan Menteri Kesehatan saat rapat dengan Komisi IX DPR bahwa aplikasi PeduliLindungi akan terus diupgrade.

"Memang banyak keluhan yang kita terima di situs PeduliLindungi dan dalam keterangamnya Menkes di Komisi IX bahwa aplikasi PeduliLindungi itu terus diprogres untuk disempurnakan karena sambil diprogres sambil diimpelemntaiskan ke masyarakat," tandas Dasco. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor ke Publik, Disayangkan Jubir Presiden hingga Reaksi DPR