Polemik Sertifikat Vaksin Presiden Bocor! Inilah Data Presiden Jokowi Yang Beredar di Publik
Di bagian bawah sertifikat tersebut, juga tampak ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.
Menkominfo Lempar ke Menkes
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate enggan memberi tanggapan terkait bocornya sertifikat vaksin dan data pribadi Presiden Jokowi.
Johnny meminta wartawan bertanya perihal tersebut ke Menteri Kesehatan.
"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate kepada Tribunnews.com, Jumat, 3 September 2021.
Pasalnya, kata Johnny, data pencatatan vaksinasi tersebut sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
Integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) ke aplikasi PeduliLindungi menurut Johnny baru saja dilakukan.
Begitu juga migrasi data pencatat vaksinasi melalu aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.
"Selain itu, migrasi Silacak ke data center kominfo baru saja dilakukan," katanya.
Saat ini kata Johnny, data PeduliLindungi yang berada di data center milik Kominfo aman dan tidak ada kebocoran.
"Terkait pertanyaan diatas ada baiknya menunggu rilis resmi dari kemenkes sebagai wali data Covid-19," pungkasnya.
• Sudah Vaksin Tapi Belum Dapat Sertifikat di Pedulilindungi dan Sertifikat Vaksin Belum Tersedia ?
Reaksi DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi tanggapan terkait bcoornya data pribadi Presiden.
Terjadinya kebocoran data pribadi Presiden menjadi momentum akan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Sudah berulang kali kita bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Sehingga hal-hal seperti ini yang paling terkahir sertifikat vaksin Pak Jokowi beredar di media sosial," kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 3 September 2021.
Dasco mengakui bahwa banyak juga masyarakat yang mengeluhkan aplikasi PeduliLindungi.
