BNPB Utang Rp 1,4 Triliun untuk Penanganan Karhutla
"Coba tanyakan sama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), berapa sih harga heli 1 unit? Kalau dengan uang Rp1,45 triliun saya taksir bisa beli 30
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai utang Rp 1,45 triliun yang digunakan untuk penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Besarnya jumlah utang yang dimiliki BNPB untuk penanggulangan Karhutla mendapat sorotan dari DPR, khususnya Komisi VIII.
Anggota Komisi VIII, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan jenis pekerjaan yang dilakukan hingga sampai menghabiskan dana Rp 1,45 triliun.
Menurutnya, jumlah sebesar itu bisa digunakan untuk membeli helikopter sekitar 30 unit.
"Sesungguhnya untuk jenis pekerjaan apa sampai Rp1,45 triliun?," katanya dalam laman resmi DPR.
• Kepala BNPB Ditagih Utang Rp 1,3 Triliun, Saya Bingung Kenapa Bisa Terjadi Hal-hal Seperti Ini
“Kalau hanya menyiram air dengan helikopter (untuk pemadaman karhutla), kenapa bisa biayanya membengkak sampai Rp1 triliun?," paparnya.
"Coba tanyakan sama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), berapa sih harga heli 1 unit? Kalau dengan uang Rp1,45 triliun saya taksir bisa beli 30 unit heli,” kata Rudi.
Terkait utang ini, Rudi menilai Kepala BNPB yang lama juga harus bertanggungjawab, dalam hal prosedur tender dan lelang pekerjaan tersebut, sehingga BNPB belum bisa membayar.
Ia menduga seperti ada permainan dalam pekerjaan penanganan karhutla.
Diduga ada mark up sehingga nilai pekerjaannya bisa melesat Rp1,45 triliun.
Rudi juga meminta BPK dan BPKP harus teliti mengaudit pekerjaan penyiraman air dengan heli untuk penanganan karhutla tersebut, termasuk lokasi dan titiknya harus jelas.
Pasalnya bisa saja fiktif dan gambamya yang itu-itu saja buat laporan untuk penagihan pekerjaan ini, sehingga jumlahnya mencapai Rp1,45 triliun.
“Jika hal-hal semacam ini setiap lembaga melakukan, saya melihat uang APBN akan banyak yang bocor dan tidak ada manfaat yang dirasakan rakyat,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII, Bukhori Yusuf.
Dalam rapat kerja dengan Kepala BNPB, politisi PKS itu menanyakan terkait utang BNPB dengan jumlah Rp 1,45 triliun.
