Breaking News:

Minta PPKM Tidak Diperpanjang, Pelaku Usaha Warkop dan Cafe Kibarkan Bendera Putih

Sekjen Asosiasi Warung Kopi Pontianak (AWAKPON), Yudhiansyah menyampaikan, bahwa AWAKPON merupakan wadah satu-satunya UMKM di bidang Kuliner warkop da

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Penampakan Pengibaran bendera putih oleh pelaku usaha UKM warkop dan cafe, Minggu 25 Juli 2021. Pengibaran bendera putih ini pertanda bahwa mereka sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan usahanya jika PPKM diperpanjang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekjen Asosiasi Warung Kopi Pontianak (AWAKPON), Yudhiansyah menyampaikan, bahwa AWAKPON merupakan wadah satu-satunya UMKM di bidang Kuliner warkop dan Kafe di kota Pontianak, untuk itu pihaknya meminta agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang saat ini masuk level empat dihentikan atau tidak diperpanjang, Minggu 25 Juli 2021.

"Jangan lagi ada PPKM Level satu sampai empat, karena bukan solusi yangtepat dan sudah beberapa kali Permkot menerapkan Pola seperti ini dengan nama yang diganti saja, dan tidak merubah keadaan, bahkan yang ada hanya membunuh warkop dan bidang usaha lainnya yang berbasis Mikro," ungkapnya.

"Kami sudah tidak Mampu lagi untuk meneruskan usaha jika keadaan seperti ini terus, Kami mau Berusaha bukan sedang Mencuri yang dirazia dengan senjata lengkap oleh Aparat dan diancam dengan berbagai cara dari dicabut izin, disita KTP dan lainnya dengan sikap yang kasar, seharusnya Aparat di lapangan menanamkan contoh yang Familiar, humanis, dan professional seperti yang disampaikan oleh Presiden bukan menakut-nakuti Rakyat dengan senjata lengkap," tambah Yudiyansah.

Gelar Patroli Skala Besar PPKM Level 4, Polresta Pontianak Sampaikan Imbauan dan Bantuan

Bahkan hingga sampai saat ini, pihaknya juga sudah mengibarkan bendera putih. Sebagaimana hal tersebut dijelaskannya pengibaran serentak bendera putih itu pertanda untuk melanjutkan usahanya.

"Pengibaran bendera putih serentak ini pertanda, bahwa kami pelaku usaha warkop dan mitranya seperri tukang gorengan, juru parkir, karyawan dan lainnya tidak mampu lagi untuk berusaha, jika pemerintah terus-menerus bikin kebijakan PPKM, tanpa solusi. Kami minta pemkot memberikan Stimulasi-stimulasi dan solusiny juga," ungkapnya.

Ia menerangkan, bahwa PPKM darurat telah berhasil menciptakan gelombang pengangguran besar-besaran di kota Pontianak.

Bahkan diungkapkannya, bisa membuat masyarakat susah, terkhusus bagi pelaku Usaha Kecil Mikro yang telah banyak warkop merumahkan karyawan, pekerja seni tidak bisa bekerja, Ojol juga mangkal disekitar kafe yang tutup karena kafe/warkop yang biasa mereka mangkalnya ditutup.

"Banyak teman-teman kami menutup usahanya, karena tidak mampu untuk membayar sewa tempat, serta bertahan. Kalau alasannya PPKM adalah untuk menjaga agar jumlah pasien Covid-19 di Kalbar tidak meningkat, lalu mengapa jumlah warga yang dinyatakan positif di Provinsi-Provinsi yang tidak memilih hal kebijakan diatas, kurang lebih sama saja dengan yang terjadi di Kalbar," ujarnya.

"Sekali lagi, kebijakan PPKM harus ditinjau ulang dengan melibatkan stakeholder, serta para pihak lainnya yang sudah membebani Masyarakat Pontianak mohon berkenan ditinjau kembali," ucap Yudiyansah.

"Jangan sampai para pengambil keputusan menjadi pemimpin yang dholim. Kasihan masyarakat. Hidupnya sudah tertekan dalam hampir dua tahun ini, sedangkan data dari BPBD Provinsi yang kami dapat sudah berwarna Orange, tapi masih dilanjutkan PPKM Darurat. ini lagi kita dengar mau dilanjutkan dengan istilah Level 1-4," imbuhnya. 

Dimana Lokasi Oksigen Gratis Pontianak? Cek Alamat PT Baja Sarana & Alamat Kantor Sy Mahmud Alkadrie

Menurutnya, bisa saja kebijakan tersebut diambil, namun tentu harus bisa memberikan solusi atau membantu keringanan bagi pelaku usaha. Sedangkan saat ini, lanjutnya, kebijakan tersebut diantaranya tanpa memberikan solusi, seperti dicontohkannnya Relaksasi kredit Bank, bayar Wifi, PDAM.

Meskipun sudah banyak karyawan yang dirumahkan, lanjutnya, gaji karyawan yang tersisa juga tidak mampu untuk dibayar.

"Ditambah akibat pembatasan penanganan PPKM Darurat yang seringkali berlebihan, bayangkan hanya mampir di warkop, tapi pasukan yang diturunkan seperti 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) ada Ambulannya lagi dengan pasukan senjata lengkap laras panjang. Seharusnya pola-pola Humanis, Edukasi dan Manusiawi diterapkan ditengah masyarakat yang lagi susah, bukan ditakut-takuti. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat menambah beban hidup masyarakat," ungkapnya.

"Masyarakat sudah susah, diberikan aturan tanpa solusi, take away hanya kata lain menutup usaha yang kami rasakan," pungkasnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kalimantan Barat)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved