Pedulilindungi.id Sertifikat Vaksin Download ! Mudah, Cara Melihat Sertifikat Vaksin secara Online

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini, sertifikat vaksin Covid-19 menjadi satu diantara syarat bagi pelaku perjalanan transportasi publik ketika penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Level 4.

Sertifikat diberikan bagii masyarakat Indonesia yang sudah mengikuti vaksinasi Covid-19, baik vaksin dosis pertama maupun dosis kedua.

Untuk diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 selama 21-25 Juli 2021.

Kebijakan itu merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021.

(Update berita nasional, internasional dan regional menarik lainnya disini)

Disadur dari situs covid19.go.id, saat ini pengecekan sertifikat vaksin secara online sangat mudah.

Berikut ini panduan cara melihat sertifikat vaksin secara online : 

1. Kunjungi website PeduliLindungi di https://www.pedulilindungi.id/periksa-sertifikat. Iisi info login sesuai petunjuk.

Jika belum punya akun, bisa daftar terlebih dulu.

2. Jika sudah berhasil mengakses tautan di atas, periksa Sertifikat Vaksinasi COVID-19 dengan memasukkan data vaksinasi seperti:

- Nama Lengkap

- NIK / No. Paspor

- Tanggal Lahir

- Tanggal Vaksinasi

- Jenis Vaksin yang diterima.

3. Pastikan data yang dimasukkan sesuai, lalu klik tombol "Periksa" untuk tampilkan hasilnya.

4. Bila sertifikat tidak tersedia, hubungi CALL CENTER 119 dengan extension 9 untuk mendapatkan bantuan.

5. Ingat, jangan mengumbar data ataupun sertifikat vaksinasi sembarangan atau ke publik.

Ada banyak data pribadi berharga di situ yang dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Untuk informasi terkait COVID-19 kunjungi situs resmi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional https://covid19.go.id dan https://s.id/infovaksin.

• Vaksin Covid 19 Itenas ac id untuk Link Daftar Vaksin Covid Itenas ! Kuota 30 Ribu Orang

Ganti PPKM Darurat dengan Istilah PPKM Level 4

Pemerintah mengganti istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, perubahan itu disesuaikan dengan berubahnya kebijakan terkait pembatasan selama pandemi Covid-19.

"Perubahan istilah tersebut adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan sehingga menghindari kesalahpahaman yang ada dari bentuk kebijakan sebelumnya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 22 Juli 2021.

Wiku mengatakan, PPKM Level 4 diterapkan di kabupaten/kota di Jawa-Bali yang mencatatkan nilai asesmen level 4 dan level 3.

Level 4 artinya, setiap provinsi mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 150 per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, perawatan pasien di rumah sakit lebih dari 30 per 100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian lebih dari 5 per 100.000 penduduk per minggu.

Level 3 dan 4 Sementara level 3 berarti daerah yang mencatatkan kasus virus corona 50-150 per 100.000 penduduk per minggu.

Lalu, perawatan pasien di rumah sakit mencapai 10-30 per 100.000 penduduk per minggu, dan kasus kematian berkisar 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.

Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021.

"Pada prinsipnya pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 yang sebelumnya merupakan PPKM Darurat di 139 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujar Wiku.

Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah juga memberlakukan PPKM Mikro.

Kebijakan tersebut berlaku untuk RT/RW yang berada di zona merah Covid-19 atau yang mencatatkan kasus Covid-19 lebih dari 5 rumah.

Implementasi PPKM Mikro diperketat di 28 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen level 3 di luar Pulau Jawa dan Bali. PPKM Mikro juga diterapkan di tingkat desa atau kelurahan.

Aturan tentang PPKM Mikro terbaru dituangkan dalam Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

"Dengan detail peraturan juga tetap sama," terang Wiku.

Meski terdapat perubahan istilah, Wiku menegaskan, detail aturan pembatasan PPKM Level 4 dan PPKM Mikro tetap sama.

"Penting untuk diketahui perubahan kebijakan yang dilakukan berupaya untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi Covid-19 nasional," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan istilah itu diinstruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro. Namun, kita gunakan yang sederhana yaitu PPKM Level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Rabu 21 Juli 2021 malam.

(*)