Tito Tegur 19 Provinsi Terkait Realisasi Anggaran COVID-19, Sutarmidji Berikan Penjelasan Lengkap
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan bahwa sampai saat ini untuk realisasi anggaran Covid-19 di Kalbar telah dire
Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mendagri, Tito Karnavian menegur 19 Provinsi terkait realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah.
Dari 19 provinsi tersebut diantaranya Kalimantan Barat yang mendapat teguran terkait realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan bahwa sampai saat ini untuk realisasi anggaran Covid-19 di Kalbar telah direalisasikan sebanyak 30,8 persen dari pagu yang disiapkan Rp 125 Miliar.
Sedangkan anggaran untuk insentif nakes diambil menggunakan dana APBD seperti untuk insentif pelaksana Vaksin dan di RSUD Sudarso sudah direalisasikan mencapai 60 persen lebih.
Gubernur Sutarmidji mengatakan yang lambat dalam realisasi anggaran covid-19c pada jenis belanja barang dan jasa.
• Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemkot Jadikan Rusunawa sebagai Rumah Sakit Lapangan
“Tahun ini Dinkes ternyata membeli 14 ambulan untuk hibah ke beberapa daerah, kemudian membantu pembangunan laboratorium. Kayak gini kan kita tak bisa main tunjuk, bisa-bisa kita yang kena masalah,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu 18 Juli 2021.
Namun dikatakannya untuk beberapa jenis belanja sudah 100 persen yang sifatnya dana hibah.
Ia mengatakan saat ini yang menjadi kelemahan OPD adalah suka menumpuk usulan. Dimana seharusnya insentif harus diajukan tiap bulan, tapi kadang baru diajukan setelah 5 bulan.
“Bahkan sudah saya marah baru diusulkan. Pengadaan barang dan jasa juga harusnya sejak awal tahun. Model kerja sudah mendarah daging, kalau tak ditegur belum laju. Akhirnya kita yang kena tegur. Kalau sudah begini bagus cari yang betul -betul mau kerja,”tegasnya.
Ia menyayangkan OPD yang lambat bekerja dan harus menunggu ditegur terlebih dahulu baru bertindak, dan masih kurang berani membuat trobosan.
“Seperti beli mobil ambulance, mereka sudah konsultasi dengan APIP, yang memang harus tender. Kalau saya dalam kondisi darurat beli saja cepat yang penting tak mark up,”ujarnya.
• Insentif Tenaga Kesehatan di Kalbar Belum Dibayarkan, Ermin Elviani : Kan Anggarannya Ada
Ia menegaskan ambulan sangat penting untuk mobilitas antar jemput pasien. Karena yang positif covid-19 tidak boleh menggunakan mobil sembarangan.
Ia mengatakan seperti untuk membangun Laboratorium PCR harus dengan syarat tekanan negatif 0.
“Kalau mendesak pilih saja yang penting standard satuan sesuai. Saya sudah perintahkan, tapi takut padahal sudah saya bilang saya yang akan tanggungjawab," ujarnya.
(Update Informasi Seputar Kalimantan Barat)
