Breaking News:

PPKM Darurat, Pelaku Usaha Non Esensial di Pontianak Khawatir Tanggungan Tak Terbayar

"Tapi kalau ada kendala kayak gini, kita udah ngambil duit di Bank, otomatis kita tutup, terus bagaimana cara untuk nyetor ke Bank," ujarnya

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan aturan PPKM Darurat kepada pemilik usaha non esensial, di Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat, Selasa 13 Juli 2021. Edi meminta pelaku usaha non esensial untuk menutup sementara usahanya sampai tanggal 20 Juli 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pontianak untuk pelaku usaha non esensial agar ditutup sementara waktu hingga 20 Juli 2021.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Satu diantara pelaku pelaku usaha non esensial di Jalan Kom Yos Sudarso Kota Pontianak, Ibrahim mengungkapkan, jika usahanya ditutup khawatir tidak bisa membayar angsuran ke Bank.

"Setoran saya memang harus besar, kalau enggak begitu saya pun enggak bisa jualan kayak begini. Semua bank yang nolong saya ini. Tapi kalau ada kendala kayak gini, kita udah ngambil duit di Bank, otomatis kita tutup, terus bagaimana cara untuk nyetor ke Bank," ujarnya, Selasa 13 Juli 2021.

Pihaknya membuka usaha non esensial yakni berjualan pakaian di Jalan Kom Yos Sudarso Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Untuk Keluar dari Zona Merah, Gubernur Sutarmidji Minta Warga Pontianak Patuh Batasi Mobilitas

Pihaknya tidak mempermasalahkan jikapun memang dilakukan penutupan, namun dengan catatan harus ada solusi dari Pemerintah untuk menutupi tangguhannya itu.

Ia menyebutkan untuk biaya angsuran perbulan senilai Rp 7,5 juta yang harus dibayar ke Bank.

"Kalau memang dari pemerintah ada solusinya sampai nama saya enggak tercoret merah, kita sih oke-oke saja. Kalau masalah makan segala macem Insyaallah masih bisa, kita ngerti dengan keadaan negara sekarang," ungkapnya.

Sekalipun misalnya, ia katakan jika memang ada kompensasi dari Pemerintah, tentu harus jelas dalam penerapan dilapangan.

Ia berkaca padaha tahun sebelumnya, Pemerintah Pusat telah menyampaikan ada kompensasi, namun pada kenyataannya penerapan dilapangan tidak ada. Hal tersebut lah yang tidak diinginkan oleh Pengusaha non esensial.

"Jangan seperti kayak kemaren waktu ada kompensasi dari Presiden sendiri yang bilang, bahwa untuk setoran apapun, itu enggak perlu bayar bunga sampai tiga bulan. Sekali saya ke bank di ACC kesana enggak ada, belum ada OJKnya katanya. Kalau begini, saya bilang ini ngomongnya ke seenaknya," ungkapnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kalbar)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved