PPDB Online SMA/SMK Ditutup, Disdik Kalbar Sarankan Siswa ke Sekolah Swasta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Selasa 22 Juni 2021 pukul 23.59 WIB, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online untuk SMA/SMK Se-Kalimantan Barat (Kalbar) resmi ditutup.

Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar, Fatmawati mengungkapkan, jumlah pendaftar per Selasa sore sudah mencapai 89.644 orang.

Sedangkan, kuota yang tersedia untuk PPDB SMA/SMK Se-Kalbar mencapai 48.279 orang. Artinya, ada kurang lebih 41 ribuan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Fatma, sapaan akrabnya mengakui, kuota tersedia SMA/SMK Negeri memang tak akan dapat menampung semua pendaftar. Akan tetapi, pendaftar yang tidak lulus di SMA/SMK negeri bisa masuk ke sekolah swasta.

“Bahkan sekolah swasta sudah mulai bersaing dengan sekolah-sekolah negeri, hanya mungkin beda pada biayanya saja,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, jumlah SMA/SMK Negeri Se-Kalbar saat ini mencapai 300 sekolah. Sedangkan, jumlah SMA/SMK swasta mencapai 330 sekolah. Ia juga menilai bahwa secara kualitas sekolah swasta sudah cukup baik.

• Hari Terakhir PPDB Online, Ini Jumlah Pendaftar di SMKN 1 Sanggau

“Terkait kualitas SMA/SMK swasta di Kalbar, untuk secara kualitas cukup baik. Dibuktikan dengan akreditasi sekolah-sekolah swasta yang meningkat,” katanya.

[Update Berita Terkait PPDB di Kalbar]

Fatmawati menjelaskan, pendaftaran SMA/SMK swasta di Kalbar diserahkan langsung kepada pihak sekolah masing-masing perihal sistem dan waktunya.

“Jadi ada yang sudah melaksanakan PPDB, ada yang belum khusus untuk swasta. Kalau untuk PPDB online ini kita lakukan hanya untuk SMA/SMK Se-Kalbar,” jelasnya.

Diakuinya, kuota SMA/SMK yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP/MTs. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya menambah jumlah sekolah, termasuk jika tidak tertampung di sekolah negeri bisa ke swasta.

Fatma menyadari beberapa sekolah pendaftarnya membeludak, kemudian ada beberapa sekolah yang pendaftarnya masih belum memenuhi kuota.

Ia menyebutkan pendaftar terbanyak hingga Jumat (21/6) masih ada di SMAN 3 Pontianak sebanyak 2.027 orang, dan SMK Negeri 4 Pontianak 1.689 orang. Ia menjelaskan, banyak yang mendaftar di SMAN 3 Pontianak belum tentu sebagai pilihan utama.

“Bisa jadi ada banyak faktor mengapa siswa banyak mendaftar di SMAN 3 Pontianak. Faktor lainnya bisa karena kenyamanan pelayanan dalam masa online. Misalnya, terjadi ketidakpahaman masyarakat kita arahkan ke sekolah, sebelum ke dinas,” ujarnya.

Faktor kenyamanan dalam pelayanan, dinilai bisa jadi pertimbangan bagi para orangtua memilih untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. “Kami juga tidak membatasi siapapun yang mau mendaftar, karena sistemnya online,” ucapnya.

Diungkapkannya, SMA-SMK Negeri Se-Kalbar terkait daya tampung dari tiga kali melaksanakan PPDB di 14 kabupaten kota yang paling disorot adalah Kota Pontianak karena daya tampung tidak relevan antara SMP dan SMA.

Dikatakannya, adanya tambahan dua SMA Negeri sebagai dampak baik dari PPDB karena akhirnya tahun lalu dibuka SMAN 11 Pontianak dan SMA N 12 Pontianak Utara sesuai arahan Gubernur Kalbar.

“Sejauh ini total SMP Negeri di Kota Pontianak ada 29, belum ditambah swasta. Sementara, di Kota Pontianak SMA Negeri hanya 12 sekolah saja,” ujarnya.

“Jadi yang belum ada SMA Negeri di Pontianak, di bagian Pontianak Tenggara,” imbuh Fatma.

Ia juga menjelaskan, ada petunjuk teknis (juknis) jika jalur tertentu pendaftarnya masih tersisa atau kuotanya kosong maka diisi oleh pendaftar jalur lain.

Ia menjelaskan, kuota dari PPDB sudah dibagi jelas, yakni jalur zonasi dengan kuota 50 persen, afirmasi 15 persen, disabilitas 2 persen, dan perpindahan tugas orangtua 5 persen. Ia menjelaskan, semuanya sudah tersistem dan terprogram sesuai juknis, apabila ada kuota yang tidak terisi penuh.

Dijelaskan, kuota itu akan nampak setelah selesai validasi, mana saja jalur yang masih kosong dan mana jalur yang sudah terisi. Setelah itu baru ada pemenuhan kuota setelah validasi berkas.

“Semua sudah diatur dalam juknis, misalnya kuota disabilitas, afirmasi bagi keluarga tidak mampu yang menggunakan KIP tidak memenuhi kuotanya, otomatis sistem menambahkan sisa kuota ke jalur prestasi raport. Kalau prestasi raport kuota masih juga belum penuh, maka akan lari ke zonasi jadi ada tambahan kuota di zonasi dari kuota asal,” jelasnya.

Hapus Stigma
Fatma bersyukur pelaksanaan PPDB online berjalan lancar. Ia juga menilai bahwa sistem PPDB online yang dilaksanakan ini sangat baik dalam upaya menyeimbankan dan menghapus stigma sekolah favorit dan menghindari pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Selain itu, ia juga menilai, sistem saat ini tepat di tengah pandemi Covid-19 karena masyarakat tidak perlu datang ke sekolah, cukup mengakses aplikasi Siape Sibok.

“Sebenarnya tujuan awal pemerintah melakukan zonasi untuk menghilangkan stigma sekolah favorit, dan menghilangkan adanya titipan (pungli) untuk masuk sekolah favorit,” ujarnya, Selasa.

Fatmawati mengakui, masih ada orangtua yang mengadu perihal PPDB Online SMA/SMK Negeri Se-Kalbar, pada hari terakhir. Dikatakannya, karena Kartu Keluarga (KK) belum sampai setahun, para orang tua siswa yang ingin mendaftar meminta solusi.

“Dari tadi pagi sudah ada orang tua yang datang mengadu ke Disdik Provinsi. Kebanyakan pengaduan terkait KK yang belum sampai satu tahun,” jelasnya.

“Mau tidak mau kita harus sesuai aturan, kecuali ada kasus dia hanya memindahkan anggota keluarganya dan dia tidak pindah alamat itu masih bisa difasilitasi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, minimal untuk penggunaan KK dalam pendaftaran PPDB minimal satu tahun. Selain itu, dikatakannya ada satu kasus anak SMP yang ingin mendaftar datang mengadu ke Disdik Kalbar bahwa yang bersangkutan tidak bisa mendaftar karena tidak punya gadget.

“Akhirnya kita fasilitasi sampai full pendaftarnya. Jadi dia memang orang Pontianak dan ibunya hanya sebagai buruh dan dia terkendala dalam pendaftaran,” ujar Fatma.

Disidk Provinsi Kalbar bersama Ombudsman Provinsi Kalbar sejauh ini juga terus berkomunikasi untuk mengawal dalam pendaftaran PPDB SMA/SMK Se-Kalbar. “Jadi sejauh ini tidak ada keluhan lagi terkait siswa yang mau mendaftar yang tidak bisa masuk ke website seperti pada hari pertama kemarin,” katanya.

Membeludak
Pendaftar di beberapa sekolah negeri di ibukota kabupaten memang membeludak. Contohnya di SMAN 1 Sintang, dari kuota 249 siswa, jumlah pendaftar hingga Selasa pagi sebanyak 433 orang atau kelebihan sebanyak 184 orang.

"Terkahir data tadi pagi 433 orang yang mendaftar. Kita tidak tahu yang sekarang, hari ini terakhir sampai pukul 24.00 WIB. Masih ada kesempatan untuk mendaftar, apakah jumlah itu bertambah terus atau tetap kita belum bisa pastikan. Kuota SMAN 1, daya tampung 249," jelas Humas PPDB SMAN 1 Sintang, Andi, Selasa.

Menurut Andi, jumlah pelamar PPDB di SMAN 1 Sintang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. "Antusias pelamar, naik 5 persen. Dibandingkan tahun lalu, tahun ini jauh lebih banyak, kita tidak tahu faktornya," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, secara keseluruhan proses pendaftaran berbasis online dipastikan berjalan lancar, meski ada sedikit hambatan di hari pertama. Kendala lainya, sebagian masyarakat masih minim pengetahuan soal tata cara pendaftaran sekolah melalui online.

Hal ini, diakuinya sudah diperkirakan oleh panitia PPDB, sehingga jauh hari pihak sekolah sudah mempersiapkan tempat dan operator di sekolah untuk membantu calon pelamar.

"Hambatan peserta kadang kemapuan dalam mengakaes internet kurang. Ada yang datang ke sekolah, dia menganggap sudah selesai pendaftaran online, padahal belum. Soalnya, tahapan pendaftaran ada banyak," kata Andi.

Lebih lanjut, Operator PPDB Online SMAN 1 Sintang, Ade Indra menjelaskan, pihak sekolah banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mengakses website pada hari pertama.

"Kendala hanya di awal. Kita terima keluhan dari peserta, ada yang susah akses. Karena memang se-Kalbar mengakses link yang sama, sehingga agak sulit mengaksesnya. Itu hal biasa, wajar karena satu server dikeroyok ramai-ramai. Tapi setelah dua hari, alhamdulilah lancar tidak ada hambatan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Sanggau, Amin Kusasi menyebutkan kuota siswa di sekolahnya ada 288 orang. Sedangkan, jumlah pendaftar hingga Selasa sore sekira 300-an lebih.

"Jadi, hari ini (kemarin-red) terakhir pendaftaran sampai nanti malam pukul 23.59 WIB. Dan, pengumuman serentak secara online tanggal 3 Juli 2021," jelasnya.

Ia menyampaikan, kendala PPDB online yang dialami pendaftar terjadi pada hari pertama. “Kendala masalah aplikasi. Yang bisa selesaikan masalahnya hanya pengembang aplikasi di Disdikbud Kalbar. Kami hanya bisa menginformasikan masalah kepada pendaftar dan memberi bantuan kepada pendaftar yang mengalami kesulitan terutama cara scan berkas serta menguploadnya," katanya.

Kendala lainnya dijelaskan, awalnya pendaftar membuat akun menggunakan email di web tersebut. Kemudian, ada konfirmasi dan validasi akun yang dikirim melalui email pendaftar.

"Di sini agak lama bahkan ada yang tidak mendapat konfirmasi di email-nya. Lalu langkah ini akhirnya dihapus oleh sistem, dan tidak perlu pakai konfirmasi email," katanya.

Minat Sekolah Negeri
Sejumlah pengurus Dewan Pendidikan Kalbar memberikan pandangan perihal PPDB online SMA/SMK Se-Kalbar yang telah dilaksanakan Disdikbud Kalbar. Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Mawardi mengakui minat siswa dan orangtua atau wali untuk menyekolahkan anaknya ke negeri sangat besar.

Maka dari itu, ia menilai sistem PPDB online dengan beberapa jalur yang diterapkan sudah baik.
“Disdik sudah mengatur untuk siswa berdomisili di luar wilayah kabupaten/ kota, koutanya hanya 5 persen. Contoh di lapangan, banyak tamatan SMP kota yang mau masuk ke SMAN 1 Sungai Raya. Jadi kalau tak dipatok 5 persen, pasti sebagian siswa dari kota,” nilainya.

Di sisi lain, diungkapkan, ada di daerah jumlah sekolah swasta lebih banyak dari negeri. Namun, diungkapkan, jumlah siswa sekolah negeri lebih banyak dari swasta.

“Padahal, dari segi kualitas, sekolah swasta ada yang sama dengan negeri, ada yang di bawah negeri, tapi juga ada yang di atas negeri. Padahal banyak orang tua yang mampu, tapi tetap ke negeri. Karena mengatakan negeri lebih baik. Di samping biaya sekolah,” ungkapnya.

Temuan lain juga diungkapkan, ada SMAN yang menambah lokal, padahal banyak SMA swasta yang kurang muridnya. Ia menilai, hal ini perlu pikirkan sehingga sekolah swasta tidak kekurangan siswa.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kalbar, Eusa Bunau menilai, memang sebaiknya lulusan SMP sederajat di suatu kabupaten/kota melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat di kabuptaen/kota masing-masing. Maka dari itu, ia menilai, PPDB tetap harus memperhatikan zonasi.

“Kasus orang di luar Kota Pontianak mendaftarkan anaknya di Pontianak karena orang tuanya ada memiliki rumah atau properti di Pontianak, atau saudaranya ada yang kuliah di Pontianak. Dasarnya hanya karena ada tempat tinggal,” ungkapnya.

Ia juga mengakui, ada kemungkinan yang tidak tertampung di sekolah negeri tidak melanjutkan sekolah lagi.

“Mereka mungkin enggan memilih sekolah swasta dengan begitu banyak pertimbangan. Misalnya, SPP. Kriteria swastanya juga bervariasi, dari segi mutu, biaya SPP, dan jarak tempat tinggal,” katanya.

“Kita belum punya data, berapa total lulusan SMP sederajat, dan berapa total daya tampung SMA/SMK sederajat. Jika jumlahnya kurang lebih sama, maka semua seharusnya bisa terakomodasi, bisa melanjutkan ke SMA/SMK sederajat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Kalbar, Edi Petebang menilai, memang ada baiknya sekolah negeri dibatasi. Ia menilai, itu memberikan ruang untuk sekolah swasta berkembang. “Pemerintah mesti adil dengan memberi sekolah swasta hak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pendidikan Menengah (Dikmen) Dewan Pendidikan Kalbar, Harry Saderach menilai, pemerataan harus dibaca untuk memberikan kesempatan orang luar daerah Pontianak mengenyam pendidikan.

Ia menilai, sistem zonasi sudah sangat efektif mengatur pemerataan atau sebaran calon siswa SMA/SMK di daerah sehingga tidak berpusat di Kota Pontianak.

“Pemerataan masih on the track. Margin eror tetap ada walau tidak besar,” katanya. “Harus bisa memperhatikan dan membela sekolah berasal dari masyarakat (sekolah swasta-red) agar tidak mati,” pungkasnya