PPDB Online SMA/SMK Ditutup, Disdik Kalbar Sarankan Siswa ke Sekolah Swasta

Minat Sekolah Negeri
Sejumlah pengurus Dewan Pendidikan Kalbar memberikan pandangan perihal PPDB online SMA/SMK Se-Kalbar yang telah dilaksanakan Disdikbud Kalbar. Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Mawardi mengakui minat siswa dan orangtua atau wali untuk menyekolahkan anaknya ke negeri sangat besar.

Maka dari itu, ia menilai sistem PPDB online dengan beberapa jalur yang diterapkan sudah baik.
“Disdik sudah mengatur untuk siswa berdomisili di luar wilayah kabupaten/ kota, koutanya hanya 5 persen. Contoh di lapangan, banyak tamatan SMP kota yang mau masuk ke SMAN 1 Sungai Raya. Jadi kalau tak dipatok 5 persen, pasti sebagian siswa dari kota,” nilainya.

Di sisi lain, diungkapkan, ada di daerah jumlah sekolah swasta lebih banyak dari negeri. Namun, diungkapkan, jumlah siswa sekolah negeri lebih banyak dari swasta.

“Padahal, dari segi kualitas, sekolah swasta ada yang sama dengan negeri, ada yang di bawah negeri, tapi juga ada yang di atas negeri. Padahal banyak orang tua yang mampu, tapi tetap ke negeri. Karena mengatakan negeri lebih baik. Di samping biaya sekolah,” ungkapnya.

Temuan lain juga diungkapkan, ada SMAN yang menambah lokal, padahal banyak SMA swasta yang kurang muridnya. Ia menilai, hal ini perlu pikirkan sehingga sekolah swasta tidak kekurangan siswa.

Sekretaris Dewan Pendidikan Kalbar, Eusa Bunau menilai, memang sebaiknya lulusan SMP sederajat di suatu kabupaten/kota melanjutkan pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat di kabuptaen/kota masing-masing. Maka dari itu, ia menilai, PPDB tetap harus memperhatikan zonasi.

“Kasus orang di luar Kota Pontianak mendaftarkan anaknya di Pontianak karena orang tuanya ada memiliki rumah atau properti di Pontianak, atau saudaranya ada yang kuliah di Pontianak. Dasarnya hanya karena ada tempat tinggal,” ungkapnya.

Ia juga mengakui, ada kemungkinan yang tidak tertampung di sekolah negeri tidak melanjutkan sekolah lagi.

“Mereka mungkin enggan memilih sekolah swasta dengan begitu banyak pertimbangan. Misalnya, SPP. Kriteria swastanya juga bervariasi, dari segi mutu, biaya SPP, dan jarak tempat tinggal,” katanya.

“Kita belum punya data, berapa total lulusan SMP sederajat, dan berapa total daya tampung SMA/SMK sederajat. Jika jumlahnya kurang lebih sama, maka semua seharusnya bisa terakomodasi, bisa melanjutkan ke SMA/SMK sederajat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Kalbar, Edi Petebang menilai, memang ada baiknya sekolah negeri dibatasi. Ia menilai, itu memberikan ruang untuk sekolah swasta berkembang. “Pemerintah mesti adil dengan memberi sekolah swasta hak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pendidikan Menengah (Dikmen) Dewan Pendidikan Kalbar, Harry Saderach menilai, pemerataan harus dibaca untuk memberikan kesempatan orang luar daerah Pontianak mengenyam pendidikan.

Ia menilai, sistem zonasi sudah sangat efektif mengatur pemerataan atau sebaran calon siswa SMA/SMK di daerah sehingga tidak berpusat di Kota Pontianak.

“Pemerataan masih on the track. Margin eror tetap ada walau tidak besar,” katanya. “Harus bisa memperhatikan dan membela sekolah berasal dari masyarakat (sekolah swasta-red) agar tidak mati,” pungkasnya