Tercepat Pencairan Dana Desa di Kalbar, Pemkab Kubu Raya Terima Penghargaan dari DJPb

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Kalbar, Kamis 20 Mei 2021.

Penghargaan yang diberikan itupun, lantaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil menduduki peringkat pertama atas tata kelola Dana Desa (DD) yang terbilang baik.

Seusai menyerahkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Kalbar, Edih Mulyadi mengapresiasi kerja nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

"Pemda Kabupaten Kubu Raya ini mendapat peringkat pertama dari sisi tata kelola. Setidaknya ada empat hal yang dinilai. Pertama, kecepatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kedua, terkait dengan realisasi penyaluran. Ketiga, terkait dengan output dari proses dana desa itu sendiri. Dan keempat adalah pelaporan daripada saldo dana desa," terang Edih Mulyadi seusai penyerahan yang dilakukan di Kantor Bupati Kubu Raya.

"Itu yang menjadi parameter penilaian. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapat ranking pertama," sambungnya.

Baca juga: Selama Larangan Mudik, Petugas Gabungan Periksa Ratusan Pengendara di Perbatasan Kubu Raya

Pada realiasinya pula, Edih berharap capaian-capaian yang sudah diperoleh tahun 2020 itupun dapat terus dikelola. "Tentu kalau ada hal yang bisa ditingkatkan terus ditingkatkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyampaikan bahwa pihaknya pun akan terus fokus melakukan percepatan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Dengan pengahargaan yang diberikan pula, Muda menyatakan akan dapat dijadikan sesuatu yang memberikan semangat.

"Alhamdulillah tentunya kita syukuri, karena ini memang sudah menjadi fokus kita. Jadi penghargaan terhadap peringkat nomor satu ini kita jadikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan semangat lebih cepat lagi, dan berlari lebih kencang," ujar Muda Mahendrawan.

"Kita yang terpenting juga ketepatan. Dimana cepat, tepat, dan efektif ini yang dibutuhkan di era seperti ini. Apalagi kalau yang namanya anggaran dari Pusat juga dari Dana Desa sangat berpengaruh besar," lanjutnya.

Lebih jauh, ungkat Bupati bahwa Dana Desa ini merupakan kewenangan dengan tujuan agar segala sesuatu pembangunan desa dapat lebih langsung dan efektif di masyarakat.

Untuk itu, segala perencanaan desa hingga agenda-agenda musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dapat dimaksimalkan.

Baca juga: PLN UIP Kalbagbar Raih Penghargaan LKPM Gubernur Kalbar

"Semua agenda-agenda musrenbang desa sampai proses kepada penata usahaanya, pencairannya dan skema pengelolaan dana melalui CMS non tunai inilah yang berpengaruh cepat," paparnya.

"Karena dengan cara inikan semua lebih transparan, semua lebih mudah digerakkan, dana juga lebih aman. Yang pasti utamanya tanggung jawabnya itu lebih jelas. Sehingga masyarakat juga jadinya lebih mempunya rasa percaya yang tinggi terhadap pemerintahan desa," katanya.

 Perkuat Sistem CMS Non Tunai