Breaking News:

Bupati Jarot Sebut 19 Lokasi Usulan WPR dari Pemkab Sintang Belum Direspon Pemprov Kalbar

Empat penekanan itu antara lain Sintang harus zero mercuri, mengurangi jumlah penambang, tidak menggunakan alat berat seperti fuso, panther dan dong f

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sintang, Jarot Winarno memimpin rapat koordinasi penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Sintang bersama sejumlah Forkopimda di Pendopo Bupati Sintang pada Jumat, 7 Mei 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno memimpin rapat koordinasi penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Sintang bersama sejumlah Forkopimda di Pendopo Bupati Sintang pada Jumat, 7 Mei 2021.

Pada kesempatan itu, Jarot menekankan empat poin pada arahannya soal penanganan persoalan PETI yang sudah menaun di Kabupaten Sintang.

Empat penekanan itu antara lain Sintang harus zero mercuri, mengurangi jumlah penambang, tidak menggunakan alat berat seperti fuso, panther dan dong feng, serta pemberian toleransi sampai H-4 Idul Fitri. Setelah itu akan dilakukan penertiban.

Baca juga: Hari Pertama Penyekatan di Perbatasan Sintang-Sekadau,4 Orang Positif COVID 19 dan Langsung Isolasi

“PETI ini cerita panjang sejak zaman dahulu. Ada dampak lingkungan akibat PETI yang sangat terasa, jalur sungai yang berubah. Penanganan PETI ini juga berubah-ubah. Pernah menjadi kewenangan kabupaten, lalu berpindah ke provinsi dalam hal pengurusan Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR)," ujarnya.

"Tapi anehnya, ketika penegakan aturan masih di kabupaten. Ijinnya diberikan provinsi, penegakan oleh kabupaten. Harusnya provinsi yang juga menegakan aturan," jelas Jarot.

Jarot mengungkapkan, seringkali setiap penegakan hukum atas aktivitas PETI ini menimbulkan masalah sosial. Sehingga akhirnya, Jarot membawa perwakilan penambang melakukan audiensi ke Kapolda yang menyepakati untuk zero mercuri, dan pengakuan para penambang di sungai memang mereka tidak menggunakan mercuri di sungai tetapi dilakukan di daratan.

"Hasil pemeriksaan kadar mercuri di PDAM Tirta Senentang memang selalu normal atau tidak ada kandungan mercuri di air PDAM Sintang. Kita juga harus ada pemabatasan jumlah penambang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan," ujarnya.

"Bisa juga dicoba penggunaan sianida untuk aktivitas PETI. Penambang juga tidak menggunakan alat berat. Tetapi kami lebih pada agar diurus legalitas," ungkap Jarot.

Pemkab Sintang, kata Jarot sudah usulkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 19 lokasi Wilayah Pertambangan Rakyat, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Pemprov Kalbar.

"Kita di kabupaten ini simalakama, ijinnya di provinsi, tetapi penegakan aturan di kabupaten, jadi serba salah. Disaat pandemi ini, memang PETI menjadi salah satu pilihan masyarakat bekerja dengan berbagai pembatasan dan aturan," ujar Jarot. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved