Breaking News:

Pemprov Kalbar Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD Tentang Perbaikan Jalan dan Peningkatan IPM

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Penyampaian Keputusan DPRD Kalbar tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020, di Ruang Bala

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Wagub Kalbar usai menghadiri Penyampaian Keputusan DPRD Kalbar tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020, di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa 20 April 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTINAAK - Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan mengatakan ada beberapa rekomendasi Dewan yang disampaikan untuk Pemprov Kalbar dalam rangka LKPJ Kalbar Tahun Anggaran 2020 ini.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Penyampaian Keputusan DPRD Kalbar tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2020, di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa 20 April 2021. 

Ia mengatakan atas rekomendasi yang diberikan akan diindaklanjuti, karena ada beberapa hal yang menurut mereka itu masih belum maksimal dilaksanakan. 

Baca juga: Kadiskes Kalbar Harisson Minta Daerah Terus Update Stok Vaksin di Aplikasi SMILE

“Jadi nanti kita lihat di lapangan, jika memang itu belum maksimal akan kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Rekomendasi Anggota Dewan dalam hal ini mencakup beberapa poin, seperti peningkatan IPM dan infrastruktur jalan yang masih banyak terlihat rusak.

“Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak, memang dalam tahun 2020 kemarin, kita belum maksimal mengoptimalkan jalan. Karena dana tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19. Insya Allah di tahun 2021-2022 ini akan difokuskan kembali untuk pembangunan struktur jalan,” jelas Wagub.

Rekomendasi lainnya terkait angka kemiskinan di Kalbar yang tidak sinkron dengan data yang ada. Angka kemiskinan antara BPS dan Dukcapil Kalbar harus selaras.

“Dalam hal ini Pak Gubernur sudah mengisyaratkan instansi-instansi Kalbar untuk satu data, contoh angka jumlah penduduk antara Pemprov di Dukcapil dengan BPS itu tidak sama,”ujarnya.

Itu terjadi karena di Dukcapil setiap hari mengaudit, tapi kalau BPS biasanya setahun sekali baru melakukan perhitungan. Itu yang menyebabkan terjadi ketidaksinkronan tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara DPRD Kalbar, Angeline Fremalco   mengatakan, ada beberapa catatan-catatan untuk Pemprov Kalbar terkait perbaikan kinerja Pemerintah ke depan, salah satunya di bidang infrastruktur jalan.

“Terutama untuk peningkatan IPM, kemudian terkait capaian jalan kondisi mantap, yang masih belum mencapai target. Kita ingin Pemprov Kalbar lebih fokus untuk membangun infrastruktur,” pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved