Gubernur Sutarmidji Tegas Minta Perusahaan di Kalbar untuk Membayar Pajak Air Permukaan   

Ia meminta terhadap perusahaan perusahaan untuk jujur dalam pembayaran pajak yang menjadi kewajiban-kewajiban terhadap daerah.

Kemudian di sektor perkebunan, Sutarmidji ingin para perusahan melaporkan sumber BBM yang diperoleh.  Karena banyak perusahaan penyuplai BBM di Kalbar ini  yang tidak melaporkan volumenya dengan benar. Sehingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu tidak maksimal disetorkan kepada daerah. 

“Pajak BBMKB ini kewajiban perusahaan penyuplai, pemasok BBM di Kalbar. Ini kalau memang tidak disetorkan ke daerah masuk kategori penggelapan pajak, mereka bukan wajib pajak tapi wajib untuk setor,”tegasnya.

Jadi apabila yang bersangkutan tidak melakukannya berarti melakukan penyimpangan yang akan ditelusuri. 

“Saya minta kepada seluruh sektor pajak ini intensifkan, dan jangan ada permainan-permainan di sektor ini, tidak ada kompromi, tidak ada kongkalikong apapun yang dilakukan,”ujarnya.

Ia menegaskan siapapun Aparatur pajak Bapenda yang melakukan hal ini dipastikan akan segera keluar dari Bapenda.

“Saya tidak mau ada orang-orang yang kerjanya menjadi benalu, atau kaki tangan mereka-mereka yang suka menggemplang pajak, tidak boleh lagi ada nego-nego. Semuanya harus transparan,” tegasnya.

Ia juga mendukung yang dilakukan Polri dengan menerapkan E-tilang, yang nantinya bisa mengetahui sebuah kendaraan sudah bayar pajak atau belum. 

“Karena itu juga bisa terekam selain pelanggaran lalu lintas lainnya, kita akan jadikan Kalbar termasuk daerah yang dilaunching pada April ini,”jelasnya. 

Ia mengatakan jangan mau tertinggal, ini semuanya jangan dipandang dari komentar sisi negatif atau pandangan personal.

“Semuanya untuk kepentingan semua, ketertiban lalu lintas, kepentingan ketertiban perpajakan dan semua pengguna jalan raya, ini untuk kepentingan kita bersama,”jelasnya. 

Ia berharap semuanya bisa diterapkan dengan baik jangan sampai terlambat. Sektor pendapatan lain juga akan terus intesif. 

“Saya minta mereka atau seluruh yang berusaha di Kalbar ini hendaknya menciptakan iklim yang kondusif dengan memenuhi kewajiban terhadap pemerintah daerah, negara dan masyarakat sekitar perusahaan,”ujarnya.

Ia juga sudah arahkan seluruh Dinas untuk memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku, jangan menghambat orang untuk berusaha di Kalbar. 

Namun dikatakannya apabila tidak memenuhi kewajiban terhadap negara, daerah dan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan itu. Maka akan di ambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Kalau tidak berani mengambil tindakan, artinya ada hal-hal yang tidak benar,” pungkasnya. (*)