Breaking News:

Diskop UKM Provinsi Kalbar Siap Kerjasama dengan Jamkrida untuk Dukung Jaminan Permodalan Koperasi 

Menanggapi hal tersebut, Diskop Koperasi dan UKM melakukan sesuai instruksi Gubernur Kalbar akan bekerjasama dengan JAMKRIDA untuk mendukung jaminan p

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar, Ansfridus J Andjioe. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji meminta agar bantuan  modal-modal murah dari Kementrian Koperasi dan UKM harus dimanfaarkan. 

Ia juga mendorong kedepan ada kerjasama dengan Jamkrida untuk menjadi penjamin sehingga koperasi mendapatkan keamanan 

Menanggapi hal tersebut, Diskop Koperasi dan UKM melakukan sesuai instruksi Gubernur Kalbar akan bekerjasama dengan JAMKRIDA untuk mendukung jaminan permodalan koperasi.

Hal itu juga dibahas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat saat menggelar Rapat Kordinasi Saerah Bidang Koperasi dan UMKM Se-Kalbar tahun 2021 di Hotel Orcardz Pontianak beberapa waktu lalu.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Sebut Pelajar Asal Kalbar Boleh Pulang ke Kalbar Gunakan Rapid Antigen

Kepala Diskop UKM Provinsi Kalbar Ansfridus J Andjioe melalui PPID Dinas Koperasi dan UKM Kalbar, Veronika mengatakan ada beberapa hal yang telah disepakati melalui Rakor tersebut.

Veronika  mengatakan satu diantaranya yang telah disepakati adalah terkait usulan permodalan  koperasi ke lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) perlu didampingi penjaminan kredit dari PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). 

“Diskop UKM Provinsi sangat mendukung instruksi Bapak Gubernur dan akan bekerjasama dengan Jamkrida untuk mendampingi Jaminan Kredit permodalan Koperasi,” ujarnya, Jumat 2 April 2021.

Dikatakannya kedepan Rakor Koperasi dan UKM  perlu dilaksanakan setiap Triwulan dengan lokasi acara yang bergantian di kabupaten kota.

Kemudian dalam Rakor sudah disepakati juga terkait usulan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ke Kementrian Koperasi UKM RI dengan dilakukan secara terpusat oleh Dinas yang menangani UMKM di Kabupaten kota unruk disampaikan ke Provinsi dan ditembuskan ke Gubernur Kalbar.

“Jadi untuk memastikan calon penerima BPUM adalah benar-benar pengusaha, diwajibkan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat ketengan usaha ynag dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah,” jelasnya. 

Dikatakannya Kualitas data dan UMKM wajib dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip satu data untuk menuju satu data Indonesia (SDI) di mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Lanjutnya mengatakan potensi di Kalbar harus dikelola dengan baik melalui Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat/ koperasi, pelaku UMKM dan institusi lain milik Pemerintah, Swasta, LSM, dalam rangka produksi unggan.

“Dalam hal ini kita perlu regulasi dalam bentuk Pergub tentang kewajiban pelaku UMKM membentuk Kelembagaan Koperasi guna memudahkan dalam pendataan dan pembinaan,” ujarnya.

Selain itu dikatakannya pembinaan untuk  kabupaten kota agar selalu update data KUMPKM pada aplikasi online data sistem  (ODS). 

Lalu setiap bahannya untuk di upload melalui portal satu data Kalbar dan website Dinas KUMKM Provinsi Kalbar. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved