Breaking News:

Minta Perlindungan Hukum, DPC Partai Demokrat Ketapang Mengadu ke Polres

Di depan Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono, Yang Kim menyampaikan tujuan dari pengaduan dan perlindungan hukum ini untuk mencegah adanya pihak-pihak y

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua DPC Partai Demokrat Yang Kim didampingi Sekretaris Jeno Leo, Anggota Fraksi Demokrat Luhai dan beberapa anggota pengurus harian lainnya saat menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan hukum ke Polres Ketapang dan diterima langsung Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Jajaran Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Ketapang kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan surat pengaduan dan perlindungan hukum ke Polres Ketapang, Selasa 30 Maret 2021.

Hal itu mereka lakukan demi menjaga kehormatan, kedaulatan Partai Demokrat dan menjujung tinggi penegakan hukum.

Surat pengaduan dan permohonan perlindungan hukum disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Yang Kim didampingi Sekretaris Jeno Leo, Anggota Fraksi Demokrat Luhai dan beberapa anggota pengurus harian lainnya.

Di depan Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono, Yang Kim menyampaikan tujuan dari pengaduan dan perlindungan hukum ini untuk mencegah adanya pihak-pihak yang sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum, kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat serta mengganggu demokrasi di Indonesia.

“Kita berkoordinasi dengan Polres agar menindak tegas oknum-oknum ilegal mengatasnamakan kepengurusan DPC Partai Demokrat Ketapang untuk kepentingan tertentu," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ketapang Yang Kim saat dikonfirmasi Tribun, Rabu 31 Maret 2021.

Selanjutnya Yang Kim menjelaskan, enam poin penting yang tertuang dalam surat pengaduan dan perlindungan hukum menyikapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Baca juga: ALASAN Pemerintah Tolak Sahkan Partai Demokrat Kubu Moeldoko Hasil KLB Sibolangit

Yang pertama bahwa DPC Ketapang solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dimana Kemenkumham RI telah mengesahkan Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021).

Kedua, bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027.

Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merek/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Baca juga: BREAKING NEWS - KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Resmi Ditolak Pemerintah

Kemudian Ketiga, bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, (poin 1 dan 2).

Selanjutnya ke empat, bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merk Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum.

Ke lima, mengingatkan bahwa penggunaan merek/lambang, (atribut) Partai Demokrat secara illegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa 'Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2 Miliar,'.

"Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana point 4 diatas, mohon agar dapat melaporkan kepada pengurus Partai Demokrat Ketapang," ujar Yang Kim. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved