Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Minta Pemprov Kalbar Segera Bentuk Tim Satgas Perbatasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Doni Monardo berkunjung ke Kalbar dalam rangka Rapat Kordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Kalbar berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu 17 Maret 2021.

Doni Monardo mengapresiasi Gubernur Kalbar bersama TNI Polri, serta komponen relawan dan tokoh masyarakat yang telah melakukan pengendalikan dan penanganan covid-19 di Kalbar.

“Kita lihat angka kesembuhan di Kalbar sudah cukup tinggi,mudah-mudahan setelah dibahas strategi kedepan bisa terus membaik. Angka kematian di Kalbar 0,65 rendah sekali. Saya harap bisa dipertahankan,” harapnya.

Doni meminta Pemprov Kalbar membentuk Satgas covid-19 khusus yang bertugas di pintu masuk batas negara.

Baca juga: Tegas Dalam Tangani Gubernur Sutarmidji Minta Maaf pada Wali kota dan Bupati Se-Kalbar 

“Setelah ini mungkin nanti bisa dibicarakan lagi libatkan banyak pihak seperti TNI Polri yang dapat di tugaskan masuk dalam tim gabungan di perbatasan, serta melibatkan perwakilan pusat di daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan dari pengalaman daerah lainnya yang tergabung dalam unsur gabungan tersebut melibatkan TNI,Polri, KKP, Bea Cukai, Imigrasi dan lainnya.

“Kita juga harus melihat ketersediaan alat PCR di Pos lintas batas dan nanti dicari solusinya. Sehingga kita harapkan tidak lama lagi Satgas di perbatasan cepat terbentuk dan kami di pusat siap membantu,” tegasnya.

Ia mengatakan dalam Tim Satgas perbatasan juga dapat melibatkan perwakilan pusat dan bisa dibentuk serta di pilih mulai dari ketua sampai unsur -unsurnya.

“Selain itu juga perlu korinasi dengan BPBD untuk berkordinasi dengan beberapa daerah, libatkan semuanya yang tergabung dalam tim untuk dapat berada disana 24 jam,” ujarnya.

Siapapun yang datang lakukan pemeriskaan. Dikatakannya untuk pemeriksaan pertama kalau positif langsung diisolasi ditempat yang telah disiapkan.

“Kata Pak Gubernur ada wisma di perbatasan itu bisa digunakan. Segera laporkan terkait ini,” ujarnya.

Selain itu untuk unsur kesehatan dan berbagai organisasi kemudian logistik mereka yang positif dan negatif dilakukan karantina terpisah.

“Kalau yang negatif setelah 5 hari harus dilakukan pemeriksaan ulang setelah baru keluar hasil negatif baru boleh pulang,” ujarnya.

Sedangkan PMI yang positif baru boleh pulang setelah hasil pemeriksaan seab keluar setelah dilakukan isolasi selama dua minggu dan hasil swab ulang negatif.

Doni meminta pihak KKP dan unsur Pemerintah Pusat yang ada di kalbar bersama Pemda harus bisa menysusun sebuat organisasi dan langkahnya.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Tuding Pemerintah Malaysia Bekerja Tidak Benar