Breaking News:

DIUSULKAN Sejak Tahun 1984, 6 Desa di Kecamatan Batang Lupar Kapuas Hulu Belum Teraliri Listrik

Dalam hal tersebut jelas Camat, masyarakat 6 desa dan 24 dusun tersebut sudah berkali-kali mengusulkan ke PLN, agar daerahnya dialirkan dengan listrik

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Hamdan Darsani
DIUSULKAN Sejak Tahun 1984, 6 Desa di Kecamatan Batang Lupar Kapuas Hulu Belum Teraliri Listrik
net
Listrik Belum masuk di Enam Desa di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Camat Batang Lupar, Ilham menyatakan, ada 6 desa dan 24 dusun di wilayah Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, belum sama sekali teraliri listrik hingga saat ini oleh pihak PLN itu sendiri.

"Dari 10 desa dan 32 dusun yang ada, yang sudah teraliri listrik baru 4 desa dan 8 dusun, sedangkan 6 desa dan 24 dusun belum belum teraliri listrik," ujarnya kepada wartawan, Rabu 17 Maret 2021.

Dalam hal tersebut jelas Camat, masyarakat 6 desa dan 24 dusun tersebut sudah berkali-kali mengusulkan ke PLN, agar daerahnya dialirkan dengan listrik. Namun hingga sekarang ini belum terialisasi oleh pihak PLN itu sendiri.

Baca juga: Dinas Perikanan Kapuas Hulu Siapkan Program Cegah Punahnya Ikan Belida

"Padahal Batang Lupar juga merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, bahkan wilayah Batang Lupar salah satu pintu masuk dan masuk wilayah destinasi wisata nasional yaitu, dengan adanya Danau Sentarum, kami sangat berharap pihak PLN dan pemerintah pusat, segera merealisasikan usulan masyarakat perbatasan yang belum ada listrik," ungkapnya.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Agus Mulyana menyatakan, kalau pihaknya sudah sejak tahun 1984 mengusulkan adanya listrik di desa tersebut.

"Hingga saat ini ada 6 desa terdiri dari 24 dusun di Kecamatan Batang Lupar belum teraliri listrik," ujarnya.

Mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2010-2015 itu menjelaskan, sudah bertahun-tahun masyarakat mengusulkan tapi tidak pernah terealisasi, kemudian disusul lagi usulan masyarakat melalui pihak Kecamatan Batang Lupar pada 15 Oktober 2020,

Ditindaklanjuti lagi surat DPRD Kapuas Hulu tertanggal 20 Oktober 2020 serta Surat Rekomendasi Bupati Kapuas Hulu pada 10 Nopember 2020, perihal Rekomendasi permohonan jaringan listrik dan penambahan jam layanan listrik di Kecamatan Batang Lupar, yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Barat, dengan ditembusan Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Kalbar, Ketua DPRD Provinsi Kalbar dan Pimpinan PLN Ranting Putussibau.

"Diketahui bersama bahwa, listrik desa (Lisdes) Kecamatan Batang Lupar dibangun pada tahun 1984, berkedudukan di Desa Lanjak Deras, disamping untuk memenuhi kebutuhan listrik sebagaian kecil wilayah Kecamatan Batang Lupar, listrik tersebut pun dialirkan untuk Kecamatan Embaloh Hulu, padahal di Kecamatan Batang Lupar sendiri masih banyak desa dan dusun belum teraliri listrik sampai saat ini," ujarnya.

Baca juga: Pimpin Pelaksanaan Apel Ops Bina Karuna Kapuas 2021, Berikut Imbauan Kabag Ops Polres Kapuas Hulu

Menurutnya, sekarang ini sudah di bangun listrik Badau II yang berbeda di Desa Seriang Kecamatan Badau, yang jaraknya tidak jauh dari Kecamatan Batang Lupar, akan tetapi tetap saja listrik di wilayah Kecamatan Batang Lupar tidak terealisasi.

"Padahal jika berbicara perbatasan, Kecamatan Batang Lupar itu juga berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Tapi mengapa usulan masyarakat tidak pernah di terialisasi oleh PLN dan Pemerintah Pusat," ucapnya.

Agus juga menyingung, pada saat Pilkada lalu masyarakat di enam desa dan 24 dusun sudah berniat untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020, akibat tidak adanya jaringan listrik, namun diberikan pemahaman dan ingin berkontribusi dalam pesta demokrasi, akhirnya niat untuk Golput itu diurungkan.

"Sebagai warga negara yang baik, masyarakat kami tidak melakukan golput dengan harapan jaringan listrik segera di alirkan ke desa dan dusun yang belum teraliri listrik, pertanyaan, apakah masyarakat harus golput pada saat Pemilu baru usulan masyarakat segera direspon, karena listrik ini kewenangannya bukan di daerah," ungkapnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved