Mahfud MD: Sejak Era Bu Mega, Pak SBY, sampai Pak Jokowi, Pemerintah Tidak Pernah Melarang KLB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara terkait polemik kepemimpinan di Partai Demokrat

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas di Kantor Redaksi Kompas, Menara Kompas, Jakarta, Kamis (30/1/2020). 

“Jadi pengadilanlah pemutusnya. Demikian untuk seterusnya, sekarang tidak ada atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat," kata Mahfud.

Baca juga: HASIL Versi KLB Partai Demokrat Moeldoko Ketum Baru & Putuskan AHY Demisioner, Apa itu Demisioner ?

Komentar AHY dan SBY

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021 kemarin.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, disebut ingin memecah belah partai.

Sehingga, AHY meminta pemerintah tak membiarkan kegiatan Moeldoko tersebut.

"Di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu 6 Maret 2021.

"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," lanjut AHY.

Pihak AHY pun akan menempuh langkah hukum terkait KLB Partai Demokrat tersebut.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang telah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB ilegal kepada jajaran penegakan hukum," tegas AHY.

SBY Malu dan Bersalah Pernah Beri Jabatan Moeldoko

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebut Moeldoko tega melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Menurutnya, tindakan kudeta yang dilakukan Moeldoko itu merupakan tindakan tidak terpuji.

Bahkan, SBY juga menyebut tindakan Moeldoko itu jauh dari sikap kesatria.

"Banyak yang tidak percaya, bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat kemarin.

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," lanjut SBY.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved