Mahfud MD: Sejak Era Bu Mega, Pak SBY, sampai Pak Jokowi, Pemerintah Tidak Pernah Melarang KLB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara terkait polemik kepemimpinan di Partai Demokrat

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas di Kantor Redaksi Kompas, Menara Kompas, Jakarta, Kamis (30/1/2020). 

Selain itu, SBY juga merasa malu dan bersalah pernah memberi jabatan Panglima TNI pada Moeldoko.

Sehingga, dirinya meminta ampun pada Allah SWT atas kesalahannya tersebut.

"Hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya."

"Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT atas kesalahan saya itu," ungkap SBY.

Baca juga: LENGKAP Demokrat Bergejolak Jumat Pagi hingga Malam! Kubu KLB Sibolangit Balas Pernyataan AHY

Diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat kemarin.

Moeldoko mengatakan, KLB digelar secara konstitusional seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Ia menyebut, terpilihnya ia sebagai Ketum Demokrat dalam KLB merupakan bagian dari Demokrasi.

"Ada yang memilih Pak Moeldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Alie, ini adalah sebuah demokrasi," ujarnya, seperti diberitakan Tribunnews.com, Jumat.

"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan," jelas Moeldoko.

Artikel ini sebagian telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Soal Polemik Partai Demokrat: Pemerintah Tak Bisa Larang Kegiatan di Deli Serdang

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved