REKAM JEJAK Moeldoko dalam Konflik Demokrat yang Digadang-gadang Maju Pilpres 2024, Ada KLB Ilegal?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pergolakan Partai Demokrat kian meruncing, hingga berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB).

Pendiri sekaligus politikus Partai Demokrat HM Darmizal MS mengungkapkan adanya KLB Partai Demokrat akan digelar, Jumat 5 Maret 2021 siang WIB.

Darmizal mengungkapkan, calon ketua umum yang baru adalah Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI.

Darmizal dan sejumlah kader sebelumnya dipecat Partai Demokrat.

Para kader yang dipecat akan mengajukan gugatan kolektif. KLB Demokrat merupakan babak baru konflik Demokrat.

Baca juga: Konflik Internal Partai Demokrat Memanas, Marzuki Alie Polisikan Agus Harimurti Yudhoyono

Menurut Darmizal KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari peserta DPC dan DPD dan tamu undangan dari seluruh Tanah Air.

"KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, organisasi sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal melalui keterangannya, Kamis 4 Maret 2021 malam.

Partai Demokrat, tadi malam, melaporkan apa yang disebut sebagai KLB ilegal ke polisi di Medan.

Di Jakarta, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta kepolisian membubarkan KLB.

Darmizal menjelaskan, sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB.

"Pendiri partai, Ketua DPD dan DPC, pimpinan organisasi sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh Tanah Air, sudah konfirmasi datang. Sebab semangat dan harapan kami sama. PD harus dipimpin ketua umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena," ujarnya.

Darmizal meyakini KLB akan memilih dan menetapkan ketua umum baru Partai Demokrat.

Menurutnya, banyak kader berharap dengan ketua umum baru Partai Demokrat akan kembali kepada kejayaannya.

"InsyaAllah di bawah pimpinan ketua umum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ucap Darmizal.

Baca juga: Pemecatan Tujuh Oknum Kader Partai Demokrat, Imam Abu Hanipah Nilai Agar Ada Efek Jera

Lebih lanjut, Darmizal mengklaim Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bakal menjadi ketua umum baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia mengatakan, suara yang diberikan untuk Moeldoko kemungkinan akan menjadi suara mayoritas kader.

Atas dasar itu, Darmizal menilai langkah DPP Demokrat pimpinan AHY sudah sangat terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC.

Dia mengatakan, tindakan tersebut sebagai kesia-siaan.

"KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya," pungkasnya.

HM Darmizal MS

Isu Kudeta Partai Demokrat

Awal tahun 2021, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, dituding terlibat rencana kudeta Partai Demokrat.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Senin 1 Januari 2021.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," bebernya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan adanya rencana kudeta terhadap Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin, AHY mengatakan ada satu sosok dari lingkungan pemerintahan di antara lima orang yang disebutnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Masyarakat Harus Ikuti Polemik yang Terjadi pada Partai Demokrat

Berikut lima sosok yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Demokrat, menurut AHY:

* Satu kader Demokrat aktif;

* Satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif;

* Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi;

* Satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu;

* Satu orang non-kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Menjawab tudingan tersebut, Moeldoko mengatakan penyebab ia disebut terlibat rencana kudeta adalah karena ada beberapa orang Demokrat yang datang ke rumahnya.

Dilansir Tribunnews, Moeldoko menuturkan memang ada beberapa orang Demokrat datang kepadanya untuk curhat mengenai kondisi yang terjadi di tubuh partai.

Namun, Moeldoko hanya mendengarkan curhatan tersebut selaku tuan rumah yang kedatangan tamu.

"Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima, konteksnya apa?"

"Ya saya tidak mengerti dari ngobrol-ngobrol itu biasanya diawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja gitu," jelas dia.

Baca juga: Bersyukur Pemecatan Oknum Kader, Herzaky Ungkap Representasi SBY di Demokrat

Profil Moeldoko

Mengutip Wikipedia, Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur pada 8 Juli 1957.

Ia merupakan putra dari pasangan Moestaman dan Masfuah.

Masa kecil Moeldoko pernah membantu mengerjakan proyek pembangunan desa.

Dilansir Tribunnews Wiki, ia juga menyediakan batu dan pasir yang diangkut dari pinggir kali setiap pulang sekolah.

Apa yang dilakukan Moeldoko tersebut untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

Moeldoko merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Suami dari Koesni Harningsih ini menyelesaikan studi militernya pada 1981.

Dinyatakan sebagai lulusan terbaik, ia mendapatkan Bintang Adimakayasa.

Setelah lulus dari Akmil, Moeldoko mengawali karier militer sebagai Komandan Pleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana.

Kariernya di bidang militer terbilang melejit. Ia berhasil menjadi Kasdam Jaya di tahun 2008.

Baca juga: Demokrat Ketapang Tegaskan Dukung AHY Menegakkan Kehormatan dan Wibawa Partai

Lalu, pernah mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat antara 2010-2011.

Jabatan itu mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Panglima Divisi III/Siliwangi, dan menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas.

Moeldoko kemudian menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 2013.

Dilansir Kompas.com, di tahun yang sama, Moeldoko dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 Agustus 2013.

Ia menggantikan Laksamana (TNI) Agus Suhartono yang kala itu masuk masa pensiun.

Diketahui, Moeldoko pernah mengikuti Operasi Seroja Timor Timur pada 1984 dan Konga Garuda XI/A di tahun 1995.

Ia juga pernah mendapat penugasan di Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

Moeldoko tercatat pernah mendapat tanda kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV.

Lalu Satya Lencana Seroja, tanda jasa dari PBB, Satya Lencana Shanti Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama.

Di usianya yang ke-57, Moeldoko meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia.

Ia lulus dengan nilai sangat memuaskan.

Dikutip dari Kompas.com, Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Presiden pada 17 Januari 2018 menggantikan Teten Masduki. (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Sri Juliati/Seno/Taufik Ismail, Tribunnews Wiki/Ahmad Nur Rosikin, Kompas.com/Sandro Gata/Bayu Galih)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Darmizal Sebut 1.200 Kader akan Hadiri KLB Demokrat Siang Ini.