Breaking News:

Kongres Luar Biasa, DPP Demokrat Sebut Dorongan Insentif Money Politik

Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek

TRIBUN PONTIANAK/Istimewa/Herzaky
Herzaky Mahendra Putra saat berfoto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan jika KLB yang akan dilaksanakan bodong dan mencederai demokrasi.

"Rencana pelaksanaan KLB Bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), berdasarkan penuturan para kader dan pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir, merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum PD dari Ketua Umum PD yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020," kata Herzaky, Jumat 5 Maret 2021 sesuai rilis tertulisnya.

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir," tambahnya.

Lanjut dikatakan politisi asal Kalbar ini, dalam mewujudkan ambisi jahatnya, para pelaku GPK-PD selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong.

Baca juga: Anggap KLB Abal-abal, Erma : Kalau Ada yang Ikut Copot❗

Seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung.

Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo.

Padahal kenyataannya, kata dia, yang hadir bukanlah pemilik suara.

Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu.

"Panitia pelaksana Kongres pun yang diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat, sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan Kongres Luar Biasa berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah di tahun 2020," ungkapnya.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu," tutup Herzaky. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved