Kalbar Masih Kekurangan 3.049 Guru untuk SMA dan SMK, Ini Rinciannya Menurut Kadisdikbud Sugeng

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalimantan Barat masih kekurangan 3.049 guru untuk SMA dan SMK. Untuk mengatasi kekurangan itu, tahun ini Pemprov Kalbar punya kesempatan mencukupi sebagian kekurangan tersebut, melalui penerimaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.038 orang,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalbar Sugeng mengatakan formasi yang disiapkan itu rinciannya 1.000 orang guru umum dan 38 orang untuk guru agama.

Sedangkan PPPK di luar guru, telah disiapkan sebanyak 118 orang yakni untuk tenaga kesehatan 66 orang dan tenaga teknis 52 orang.

• Yustinus Ungkap Kekurangan Guru di Sintang Capai Ribuan Orang

Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi guru honor dan kontrak dalam berbagai sumber pembayaran honor di Kalbar, jumlahnya sebanyak 3.049 orang. Mereka tersebar di sekolah seluruh wilayah di Kalbar.

"Jadi untuk pemenuhan guru di Provinsi Kalbar kita masih mempunyai kekurangan guru sekitar 3.000 lebih dan tahun ini sudah mengusulkan sebanyak 1.038 untuk program guru PPPK,” ujar Sugeng kepada Tribun Pontianak, Rabu 3 Februari 2021.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kebijakan Menpan RB bahwa 2023 honorer terakhir dan diharapkan 2021-2023 Pemprov Kalbar bisa memenuhi kekurangan guru tersebut.

"Sehingga penyelenggara pemerintah tidak ada lagi honorer tapi hanya ada PNS dan PPPK,"  ujar Sugeng.

Ia berharap dalam tiga tahun ke depan kekurangan guru bisa diisi. Namun demikian, untuk guru produktif di SMK diakuinya masih sangat terbatas.

• Hasil Swab 10 Guru di Mempawah Dinyatakan Positif Covid-19, Jamiril: 2 Guru SMA dan 8 Guru SMP

Sugeng mengatakan, khusus untuk memenuhi guru SMK, perguruan tinggi di Kalbar baru menelurkan dari Jurusan Akuntansi. Sedangkan untuk Jurusan Pariwisata, Teknik Mesin, Teknik Listrik, Desain Grafis masih belum ada lulusan perguruan tinggi di Kalbar.

"Saya harap perguruan tinggi di Kalbar baik Untan dan lainnya bisa membuka jurusan yang masih diperlukan daerah, terutama dalam rangka menyiapkan guru produktif untuk guru SMK,"  katanya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Pontianak Wartono bahwa saat ini sekolah tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer, yang boleh hanya sebatas guru kontrak yang sifatnya sebagai guru penganti.

"Kalau kami pensiun tidak mungkin pensiun juga pembelajarannya. Siapapun layak kami tes sebagai guru pengganti yang sesuai bidangnya atau linier terhadap ilmunya. Jadi kita kontrak sebagai guru pengganti,"  ujarnya, Rabu 3 Februari 2021.

Kepala SMA Negeri 3 Pontianak ini mengatakan, di sekolahnya sendiri sampai saat ini masih terdapat 22 guru honorer dan 38 guru negeri. Sementara siswanya terbagi dalam 27 rombongan belajar.

"Namun semua guru honor tersebut sudah sesuai bidangnya masih-masing. Jadi guru honorer kita tetap seleksi sesuai linier karena di Kota Pontianak banyak, bahkan yang lulusan S2 juga banyak. Kami juga baru menerima guru pengganti Biologi dengan pendidikan terakhirnya S2," jelasnya.

Wartono mengatakan, perekrutan guru PPPK saat ini regulasinya belum jelas.

Ia berharap dalam seleksi PPPK mensyaratkan sudah terdaftar di dapodik, mestinya linier dengan dapodiknya.

"Kalau memang dia honor di suatu sekolah itu ya mengabdi di sekolah itu juga, jangan dipecah lagi, nanti bingung, dapodiknya berantakan dan sekolah bisa kekurangan lagi kalau diputar-putar," katanya.

Mengajar Tak Sesuai Keilmuan

Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura (Untan) dr Aswandi mengatakan bahwa kekurangan guru memang seperti yang diungkapkan Disdikbud Kalbar. Bahkan kekurangan guru tersebut sudah dialami dari sejak lama.

Khususnya guru SMK yang merupakan guru produktif atau guru jurusan, memang masih banyak kekurangan pada tiap jurusan.

"Khususnya SMK gurunya masih kurang, kalau guru umum mungkin kita cukup, tapi kalau guru yang sesuai dengan programnya masih kurang," ujarnya.

Terhadap kekurangan guru produktif tersebut, banyak sekali guru jurusan yang datang dari luar untuk mengajar di Kalbar. Apalagi sejauh ini belum ada perguruan tinggi di Kalbar yang membuka jurusan untuk guru jurusan khusus SMK, dengan latar belakang pendidikan.

"Di Kalbar belum ada, makanya guru produktif banyak datang dari luar. Kita pernah berfikir kenapa tidak merekrut lulusan teknik, tapi tidak mau tetap harus serjana pendidikan," ujar Aswandi.

Menurutnya, fakta di lapangan banyak yang bukan lulusan FKIP mengajar. Hal itu terjadi karena Kalbar kekurangan guru jurusan.

"Kalau pemerintah mau, banyak di Jawa yang bisa direkrut atau dengan sistem kerja sama," ucapnya.

Kemudian banyak pula ditemukan guru yang mengajar tidak sesuai bidang pendidikannya. Masalah tersebut terjadi karena kekurangan guru.

"Memang kalau seperti itu tidak boleh dan tidak diakui sesuai UU. Karena memang harus sesuai bidang keilmuan,"  tegasnya.

Ia berharap ada terobosan dalam menyikapi kekurangan guru di Kalbar. Tidak hanya melalui pendaftaran CPNS, PPPK, tapi bisa juga mengangkat guru dari daerah lain.