MYANMAR Dihantam Kudeta Militer, Pemimpin Terpilih Aung San Suu Kyi Ditahan, Keadaan Darurat Setahun
Situasi itupun lantas mengudang reaksi dari lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa alias PBB atau United Nation - UN yang langsung mengeluarkan kecaman
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Myanmar bergolak (lagi).
Negara Jiran yang juga anggota ASEAN tersebut kini diterpa kudeta militer.
Sang pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi bahkan dikabarkan telah digulingkan.
Tak hanya itU, perempuan tokoh politik nasional Myanmar yang juga dikenal sebagai tokoh pro demokrasi tersebut diakabrkan juga telah ditangkap dan ditahan pihak militer Myanmar.
Situasi itupun lantas mengudang reaksi dari lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa alias PBB atau United Nations - UN.
• Pemerintahan Aung San Suu Kyi Digoyang Militer Myanmar, Pemilu Curang Picu Kemungkinan Kudeta
Dikutip dari laman Kontan.co.id, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam penangkapan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dalam rangkaian kudeta militer yang berlangsung hari in Senin 1 Februari 2021 tersebut.
Saat ini, militer Myanmar telah menyatakan keadaan darurat dan akan berlangsung hingga satu tahun lamanya.
"Ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," ungkap Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari laman Kontan.co.id yang merangkumnya dari laman Kyodo News.
Hari ini, parlemen Myanmar sebenarnya akan melakukan sidang perdana sejak pemilihan umum 8 November 2020 lalu.
• WAKIL Myanmar Burmese Ghouls Tim Pertama Lolos Semifinal M2 World Championship 2021
Pemilu dimenangkan oleh partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Sayangnya, pihak oposisi, termasuk militer di dalamnya, menolak hasil pemilu tersebut dan menuding ada kecurangan yang masif di baliknya.
PBB sendiri menilai, kemenangan Suu Kyi dalam pemilu menunjukkan bahwa rakyat Myanmar memang menginginkan reformasi demokrasi.
"Hasil pemilihan umum mencerminkan keinginan yang jelas dari rakyat Myanmar untuk melanjutkan jalan reformasi demokrasi yang dimenangkan dengan susah payah," ungkap pernyataan PBB.
Guterres pun mendesak pimpinan militer Myanmar untuk menghormati kemauan rakyat yang tercermin dari hasil pemilu.
Ia meminta militer untuk tetap berpegang pada norma demokrasi dan mengutamakan dialog untuk menyelesaikan perbedaan.
• KLAIM Menteri ESDM Harga BBM Indonesia Murah di ASEAN, Faktanya di Myanmar hanya Rp 3.143 per Liter