Breaking News:

BPK Mulai Agendakan Pemeriksaan di Kabupaten Sambas

Hal ini kata dia, sejalan dengan komitmen kepala daerah dan memang diperlukan dalam rangka meningkatkan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

TRIBUNPONTIANAK/M WAWAN GUNAWAN
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat Rahmadi di Kantor Bupati Sambas. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menerima langsung kunjungan kerja Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat Rahmadi dan rombongan Tim Pemeriksa yang datang di Kabupaten Sambas.

Kunjungan Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat itu adalah dalam rangka entry briefing agenda pemeriksaan tahunan, sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dikesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Rahmadi mengatakan seyogyanya memang agenda pemeriksaan dilaksanakan setiap tahun dan tujuannya adalah untuk memonitoring penyajian laporan keuangan termasuk oleh pemerintah daerah.

"Kami juga melihat komitmen entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi yang lalu, apakah sudah ditindak lanjuti sampai tahap mana,” ujarnya, Jumat 29 Januari 2021.

Bupati Atbah Apresiasi Kegiatan Bhakti Sosial Bantu Warga

Kaya dia, jika melihat data yang ada, Kabupaten Sambas sudah sangat baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, yakni diangka 92 persen.

Hal ini kata dia, sejalan dengan komitmen kepala daerah dan memang diperlukan dalam rangka meningkatkan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

"Entitas harus lebih serius lagi, insya Allah pemeriksaan awal ini sekitar 35 hari pemeriksaan, kita antisipasi gelaran ramadhan dan idul fitri,” sebut dia.

Rahmadi mengatakan akun prioritas pemeriksaan interim tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya.

Karena tujuan pemeriksaan meliputi pemantauan lanjutan, penilai efektifitas SPI atau test of control/ToC dalam penyusunan laporan keuangan dan pengujian transaksi saldo.

“Harapan daerah untuk bisa WTP, insyaAllah bisa, karena kunci keberhasilan merupakan usaha dari daerah itu sendiri, kami BPK hanya melakukan penilaian atau pemeriksaan," ungkapnya.

"Yang penting tindak lanjut dan dukungan dokumen. Jangan sampai ketika diperiksa, terjadi kekurangan dokumen atau kurang dalam memberikan keterangan, yang bisa berdampak pada penilaian,” tutupnya. (*)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved