Zulkarnaen Minta Libatkan Masyarakat Pembahasan APBD, Pengamat : Memang Harus Dilakukan

Ia pun setuju dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar agar kedepan pembahasan APBD lebih transparan.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik Untan Pontianak Dr Erdi Abidin M Si 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat FISIP Untan, Dr. Erdi, M.Si menilai jika melibatkan masyarakat dan terbuka dalam pembahasan APBD memang harus dilakukan.

Ia pun setuju dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar agar kedepan pembahasan APBD lebih transparan.

Berikut penuturannya

Soal transparansi anggaran memang harus dilakukan karena Kalbar baru Rp.6,3 T APBDnya, uang itu mestinya diplotkan dulu oleh pemerintah daerah untuk infrastruktur misalnya berapa persen, kemudian setelah diplot di distribusikan secara adil dan merata kepada daerah terutama infrastruktur.

Baca juga: Zulkarnaen Siregar Minta Pembahasan APBD 2022 Terbuka dan Diikuti Masyarakat

Infrastruktur vital yang membangkitkan atau meningkatkan ekonomi kerakyatan, itu yang penting.

Walaupun memang APBD sudah diketukkan masih ada peluang untuk melakukan perubahan, perubahan itu dibicarakanlah dari plot yang ada itu kira-kira mana yang bisa disisir, mana yang prioritas dan mana tidak prioritas.

Program yang tidak prioritas mungkin di pending dulu, karena pemerintah sekarang fokus terhadap pemulihan covid, tetapi jangan juga mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak ekonomi kerakyatan.

Misalnya untuk infrastruktur Kayong Utara-Ketapang butuh Rp. 150 M, hanya diberi Rp. 20 M, kan tidak tuntas pengerjaannya, hal-hal seperti ini kita harapkan langsung tuntas.

Kembali mengenai transparansi, memang harus transparan, jika pemerintah menutupi itu akan membuat persepsi lain masyarakat, transparan akan membuka ruang keadilan sehingga masyarakat bisa mengusulkan program yang betul-betul prioritas untuk mengkrak ekonomi kerakyatan.

Dana yang untuk membangun gedung sebenarnya dimasa covid ini jangan diprioritaskan, kecuali untuk pemekaran provinsi harus dipandang prioritas, sementara lainnya menurut saya kita arahkan dulu ke infrastruktur dan pemulihan dari covid.

Ketika jalan terbuka, maka geliat ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan baik, dan disanalah peran pemerintah mengangkat perekonomian.  (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved