Zulkarnaen Siregar Minta Pembahasan APBD 2022 Terbuka dan Diikuti Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar, Zulkarnaen Siregar meminta agar pembahasan APBD untuk tahun depan dapat dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Hal tersebut diminta oleh legislator dapil Kota Pontianak ini agar masyarakat mengetahui berapa jumlah anggaran dan dialokasikan kemana saja.

"Berkaitan dengan pembahasan APBD, dari tahun ke tahun nampaknya kurang ada kemajuan, kita berharap di tahun 2022 pembahasan APBD betul-betul mengarah kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan Kalbar," katanya, Minggu 24 Januari 2021.

Baca juga: Perusda Kalbar dan DPRD Kalbar Inisiasi Desa Temajuk Sebagai Daerah Prioritas Wisata Kalbar

"Saya berharap kedepan supaya ada sosial kontrol masyarakat, pembahasan APBD terbuka, media hadir dalam pembahasan, LSM, tokoh-tokoh bahkan Kejaksaan dan Kepolisian hingga BPK dan KPK agar terbuka," tambahnya.

Selain itu, Bang Zul sapaan akrabnya juga berharap pada tahun 2022 buku anggaran KUA PPAS disampaikan lebih awal agar bisa dibahas oleh setiap komisi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

"Saya berharap karena kita selama ini saya anggap kekurangan, kecolongan berkaitan dengan pembahasan, yang mana pembahasan itu sudah menuju waktu yang akan disahkan kita baru bahas. Bagaimana kita bisa menelusuri anggaran setiap OPD," beber Zulkarnaen.

"Saya berharap kedepan setiap OPD mengajukan buku anggaran tidak seperti lalu-lalu, buku anggaran dibikin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara global, yang tingginya hampir satu meter," timpal dia.

Setiap dinas ataupun OPD, lanjutnya, harus ada buku anggaranya tersendiri dan terlebih dahulu dibahas oleh komisi bersama eksekutif karena komisi, kata dia, yang tau wilayah atau daerah yang perlu dibangun, baik jalan, jembatan, hingga gedung.

"Saya berharap buku anggaran jangan lagi disampaikan eksekutif mengendap dipimpinan, dipimpinan sudah mendekati waktu ketuk palu baru bukunya dibahas, apa yang mau kita bahas jika waktu hanya sisa seminggu sementara OPD banyak, dan dengan anggaran besar," imbuhnya.

Dipaparkan Zulkarnaen, saat rapat pembahasan terakhir rapat anggaran ada beberapa fraksi yang mengusulkan untuk mencoret beberapa usulan karena tidak terlalu urgent.

Namun ternyata, kata dia, walau sudah dibuat kesepakatan yang diajukan ke Mendagri keluar lagi usulan yang dicoret.

Maka dari itu, ia menegaskan hal ini menjadi pelajaran agar kedepan agar tidak lagi kecolongan.

"Saya berharap kedepan setiap fraksi yang mengusung anggotanya di komisi betul-betul membahas, agar anggaran yang Triliunan jangan sampai mubazir, apa yang diinginkan untuk membangun daerah tidak sesuai," katanya

Lebih lanjut, maka dari itu, Zulkarnaen berharap kedepan agar APBD benar-benar dikontrol dan ada publik hearing.

"Wartawan hadir setiap pembahasan, tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada masalah kalau kita jujur, kita buka akses itu kepada masyarakat. Saya tidak mau pembahasan kedepan mau ketuk palu baru keluar dan dibahas. Kita perlu betul-betul ketat," katanya. (*)