Disnaker Intrans Kapuas Hulu Berjanji 2021 Tingkatkan Kinerja
Dengan ini Iwan Setiawan meminta kepada para Pejabat dibawahnya agar selalu berkomitmen meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Try Juliansyah
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi (Disnaker Intrans) Kabupaten Kapuas Hulu, telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2021 antara para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Sekretaris dengan Kadisnaker Intrans Kabupaten Kapuas Hulu.
Kepala Disnaker Intrans Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan menyatakan, melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima, dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
"Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya," ujarnya, Jumat 25 Desember 2020.
Dengan ini Iwan Setiawan meminta kepada para Pejabat dibawahnya agar selalu berkomitmen meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
Baca juga: Pelaksanaan Natal di Kapuas Hulu Berjalan Dengan Khidmat
"Perjanjian kinerja tersebut didasarkan atas, Permen (Peraturan Menteri) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah," ucapnya.
Iwan juga menjelaskan bahwa perjanjian kinerja dilakukan sebagai bentuk komitmen, penerima amanat dan pemberi amanat, yang harus melaksanakan kinerja berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya dan harus paham segala konsekuensinya.
"Hal ini sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance yang berorientasi pada pelayanan dan keterbukaan terhadap publik, dibutuhkan adanya sistem atau tata cara yang mengatur dan mampu mengikat komitmen dari setiap penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara maksimal," ungkapnya. (*)
