BBHAR Kalbar Pantau Pungut dan Hitung Pilkada 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) yang merupakan Badan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) berkomitmen untuk memantau pungut dan hitung pada Pilkada 2020.

Hal tersebut diungkapkan saat rapat koordinasi advokasi secara daring ataupun online pada Sabtu, 5 Desember 2020.

BBHAR sendiri diketahui dibentuk untuk membantu visi partai mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat agar selaras dengan cita-cita proklamator Ir.Soekarno terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Baca juga: Amankan Masa Tenang Pilkada, Polres Sekadau Gelar Cipta Kondisi Ops Mantap Praja Kapuas

"Berdasarkan arahan Bapak Lasarus, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar yang diwakili oleh Ibu Karolin Margret Natasa Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar, bahwa pelaksanaan pilkada 2020 harus dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil," kata Sekretaris BBHAR, Glorio Sanen.

"Beliau juga menyampaikan bahwa Keselamatan Rakyat adalah Hukum tertinggi sehingga protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan tegas pada saat pemungutan dan perhitungan," tambah Glorio Sanen.

Dengan begitu, lanjut Sanen, BBHAR Daerah Kalbar memantau pemungutan dan penghitungan di tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada.

Pemantauan tersebut, kata dia, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dengan jujur dan adil, beberapa potensi permasalahan pilkada diantaranya politik uang dan protokol kesehatan saat pemungutan dan penghitungan. 

"Proses Pemantuan akan dilaksanakan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, dalam proses pemantuan BBHAR Daerah Kalbar mengajak masyarakat untuk berpatisipasi karena Pilkada merupakan pesta demokrasi sehingga disetiap tahapan dan program dalam Pilkada perlu partisipasi masyarakat," terangnya.

Menurut Sanen, Partisipasi masyarakat dalam pemantuan pemungutan dan perhitungan sangat penting karena dapat mencegah pelanggaran.

Baca juga: Indeks Kerawanan Pemilu Meningkat, Ini Faktor Penyebabnya Menurut Bawaslu

"Jika masyarakat mendapatkan temuan pelanggaran maka disarankan untuk melaporkanya kepada pihak yang berwenang dan BBHAR Kalbar siap memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran," katanya.